Barru, Katasulsel.com — Di tengah derasnya perubahan ekonomi yang bergerak cepat, Kabupaten Barru memilih satu jalan yang dianggap paling aman: kembali ke data.
Sabtu, 13 Juni 2026, Aula Kantor Bapperida Barru menjadi saksi pencanangan Sensus Ekonomi (SE) 2026. Bukan sekadar seremoni, tetapi penegasan bahwa arah pembangunan daerah tidak boleh lagi ditentukan oleh perkiraan, melainkan oleh angka yang bisa dipertanggungjawabkan.
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, berdiri di hadapan jajaran pemerintah, pelaku usaha, dan unsur masyarakat. Pesannya sederhana tapi tegas: tanpa data yang benar, kebijakan bisa melenceng jauh dari kebutuhan rakyat.
“Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar angka statistik. Ini kompas pembangunan ekonomi daerah,” ujar Andi Ina dalam sambutannya.
Kalimat “kompas” itu menjadi penekanan. Karena bagi pemerintah daerah, sensus bukan hanya kegiatan pendataan, tetapi penentu arah: ke mana UMKM akan didorong, bagaimana investasi masuk, dan di titik mana lapangan kerja harus dibuka.
Barru sendiri sedang berada di momentum yang cukup menarik. Pada triwulan I 2026, daerah ini mencatat pertumbuhan ekonomi 7,46 persen. Angka yang disebut melampaui rata-rata nasional maupun Sulawesi Selatan.
Di titik ini, pemerintah daerah seperti sedang berdiri di persimpangan: antara mempertahankan laju pertumbuhan atau justru kehilangan momentum jika tidak ditopang data yang kuat.
Karena itu, SE 2026 diposisikan bukan sekadar agenda rutin Badan Pusat Statistik (BPS), tetapi fondasi perencanaan baru.
Kepala BPS Kabupaten Barru, Arif Miftahudin, memastikan bahwa seluruh persiapan teknis sudah rampung. Mulai dari koordinasi lintas instansi, sosialisasi, hingga pelibatan dunia usaha dan akademisi.
Menariknya, pendekatan yang digunakan kali ini juga lebih “menyentuh lapangan”. Program Ngisi Bareng (NGIBAR) menjadi salah satu pintu awal pendataan usaha besar dan menengah. Hingga saat ini, tujuh kegiatan telah berjalan dengan 55 pelaku usaha terlibat.
Di balik angka-angka itu, ada kerja panjang yang tidak terlihat: mendekati pelaku usaha, meyakinkan mereka, dan membangun kepercayaan bahwa data yang diberikan tidak akan disalahgunakan.
Di lapangan nanti, BPS Barru menurunkan 187 petugas. Terdiri dari 23 pengawas dan 164 petugas lapangan. Mereka sudah dibekali pelatihan teknis, bahkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Pendataan akan dilakukan secara door to door, menyasar seluruh wilayah Barru. Dimulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Artinya, selama lebih dari dua bulan, para petugas akan menjadi “wajah negara” yang mengetuk satu per satu pintu usaha, dari skala kecil hingga menengah.
Bupati Barru juga mengajak seluruh elemen, mulai dari OPD, camat, lurah, kepala desa hingga pelaku usaha, untuk tidak bersikap pasif.
Menurutnya, sensus hanya akan berhasil jika masyarakat ikut terbuka dan jujur dalam memberikan data.
Ia juga menegaskan satu hal yang sering menjadi kekhawatiran warga: kerahasiaan data dijamin undang-undang.
“Dengan semangat Siri’ na Pacce, mari bersama menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” ucapnya.
Nilai lokal itu disisipkan bukan tanpa alasan. Pemerintah ingin sensus tidak dipandang sebagai proyek statistik semata, tetapi sebagai gerakan kolektif untuk membangun Barru dengan cara yang lebih terukur.
Di balik pencanangan ini, tersirat satu pesan besar: pembangunan tidak lagi bisa berjalan dengan asumsi.
Ia harus berdiri di atas data.
Dan di Barru, data itu kini sedang dikumpulkan dari rumah ke rumah, dari usaha ke usaha, dari angka kecil yang nantinya akan membentuk gambaran besar ekonomi daerah. (*)
