Bupati Wajo Andi Rosman menegaskan, capaian tersebut menjadi gambaran bahwa pengelolaan keuangan daerah masih berada dalam kondisi sehat.
“Penggunaan anggaran ke depan harus semakin terarah, efisien, dan efektif untuk mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas daerah,” ujarnya.
Catatan menarik lainnya, SiLPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp152,04 miliar.
Angka tersebut menjadi salah satu indikator bahwa pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal yang bisa dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan berikutnya.
Ketua DPRD Wajo, Firmansyah Perkesi, menyebut pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan hanya agenda administratif, tetapi bagian dari fungsi pengawasan.
Menurutnya, DPRD akan memastikan pengelolaan anggaran tetap transparan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
Di tengah banyak daerah berlomba memperbaiki tata kelola pemerintahan, Wajo memilih membangun cerita melalui konsistensi.
Sebelas kali WTP bukan lagi sekadar penghargaan. Ia menjadi catatan perjalanan panjang tentang bagaimana laporan keuangan, disiplin anggaran, dan pengawasan berjalan bersama.
Kini tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan predikat, tetapi bagaimana angka Rp1,62 triliun pendapatan dan surplus Rp85 miliar itu diterjemahkan menjadi pembangunan yang bisa dirasakan hingga pelosok Wajo. (*)
