Sidikalang, Katasulsel.com – Kekecewaan warga di kawasan pedalaman Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, kembali mencuat. Jalan provinsi yang menghubungkan Desa Sumbul Tengah dan Desa Lingga Raja, Kecamatan Pegagan Hilir, dilaporkan rusak parah selama bertahun-tahun tanpa perbaikan berarti.
Kondisi tersebut memicu kritik dari masyarakat yang merasa aspirasi mereka diabaikan, meski pada Pilkada 2024 lalu wilayah itu menjadi salah satu kantong suara bagi pasangan yang kini memimpin pemerintahan daerah dan provinsi.
“Sudah tujuh tahun rusak. Sampai hari ini belum ada perubahan. Jalan dibiarkan hancur dan masyarakat harus menanggung akibatnya setiap hari,” ujar Bones Sihombing (70), warga Dusun Kuta Raja, Desa Bukit Tinggi, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, kerusakan jalan sepanjang sekitar 18 kilometer itu bukan lagi sekadar persoalan infrastruktur, melainkan telah menjadi simbol ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan daerah pinggiran.
Di sejumlah titik, badan jalan disebut hanya menyisakan tanah dan batu padas dengan lubang-lubang besar yang membahayakan pengguna. Saat musim hujan, akses tersebut semakin sulit dilalui kendaraan.
Bones menilai masyarakat selama ini hanya disuguhi janji saat momentum politik berlangsung. Namun setelah pemilihan usai, perhatian terhadap kebutuhan dasar warga dinilai memudar.
“Ketika kampanye banyak janji perubahan. Setelah terpilih, masyarakat di pelosok seperti kami seolah hilang dari peta perhatian,” katanya.
Kondisi itu, lanjutnya, berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Tidak sedikit warga yang mulai mempertanyakan manfaat nyata dari pergantian pemimpin maupun kehadiran para wakil rakyat.
Padahal, kawasan Pegagan Hilir dikenal sebagai daerah pertanian produktif. Warga menggantungkan hidup dari komoditas jagung, durian, kakao, cabai dan berbagai hasil perkebunan lainnya.
Namun buruknya akses transportasi membuat biaya distribusi meningkat dan harga jual hasil panen menjadi lebih rendah dibanding wilayah lain yang memiliki infrastruktur memadai.
“Selisih harga bisa mencapai Rp200 per kilogram hanya karena ongkos angkut lebih mahal. Kalau dihitung dari seluruh hasil panen petani, kerugiannya sangat besar,” ungkap Bones.
Persoalan jalan juga berdampak pada mobilitas masyarakat. Kendaraan angkutan umum disebut enggan melintasi jalur tersebut karena tingginya risiko kerusakan kendaraan.
Akibatnya, warga harus mengandalkan kendaraan pribadi atau bantuan kerabat untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, maupun aktivitas ekonomi.
Menanggapi keluhan tersebut, anggota DPRD Sumatera Utara, Alfriansah Ujung, mengakui perbaikan ruas jalan itu telah menjadi bagian dari usulan prioritas yang diperjuangkan legislatif.
Menurutnya, rencana penanganan sempat mendapat persetujuan pemerintah daerah. Namun pelaksanaannya terkendala kebijakan efisiensi anggaran yang menyebabkan sejumlah program infrastruktur tertunda.
“Persoalan ini sudah kami suarakan bersama anggota DPRD Sumut dari Daerah Pemilihan 11. Bahkan kami juga telah menyampaikan perhatian ini kepada anggota DPR RI dari Dapil Sumut III agar mendapat dukungan di tingkat pusat,” kata politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia berharap kondisi fiskal pemerintah segera membaik sehingga pembangunan jalan yang selama ini dinantikan masyarakat dapat direalisasikan.
Sementara itu, bagi warga Pegagan Hilir, harapan yang mereka tunggu sesungguhnya sederhana: jalan layak yang memungkinkan hasil bumi keluar dari desa tanpa harus melewati jalur rusak yang telah bertahun-tahun menjadi keluhan tanpa kepastian penyelesaian.
