Sidrap, Katasulsel.com — Ada daerah yang bekerja dalam sunyi, ada pula yang pelan-pelan mengubah prestasi menjadi reputasi. Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) belakangan ini lebih dekat ke kategori yang kedua.
Di bawah kepemimpinan Bupati Syaharuddin Alrif, yang genap lebih dari satu tahun menakhodai daerah ini, Sidrap mencatat rangkaian capaian yang cukup menonjol di level regional hingga nasional. Salah satu yang paling disorot adalah keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-10 kalinya secara berturut-turut.
Di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan, capaian itu kembali ditegaskan sebagai bentuk konsistensi tata kelola keuangan daerah. Secara administratif, ini menjadi indikator bahwa pengelolaan anggaran Sidrap berada dalam koridor akuntabilitas yang diakui auditor negara.
Namun di balik capaian teknokratis tersebut, nama Syaharuddin Alrif ikut menjadi sorotan sebagai kepala daerah yang berada di pusat orkestrasi kebijakan. Pemerintah daerah menekankan bahwa capaian ini bukan kerja individu, melainkan hasil kerja kolektif lintas OPD, DPRD, hingga sistem pengawasan internal yang diperkuat.
Di tengah euforia angka dan penghargaan, ruang diskusi publik tetap terbuka: apakah konsistensi WTP dan sederet prestasi tersebut telah sepenuhnya berbanding lurus dengan kualitas layanan publik yang dirasakan masyarakat sehari-hari.
Dalam kurun waktu 2025 hingga Mei 2026, Pemerintah Kabupaten Sidrap tercatat mengantongi sekitar 38 penghargaan dari berbagai sektor. Mulai dari pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, ekonomi daerah, hingga transformasi digital pemerintahan.
Beberapa di antaranya meliputi pengakuan sebagai Kabupaten Sehat 2025, capaian sebagai TP2DD terbaik kawasan Sulawesi, serta sejumlah penghargaan inovasi di tingkat nasional hingga ASEAN-Indonesia.
Deretan capaian tersebut membuat Sidrap mulai dipersepsikan sebagai daerah yang tidak hanya bertumpu pada sektor agraris, tetapi juga mulai membangun identitas baru sebagai kabupaten berbasis inovasi dan tata kelola modern.
Slogan “Sidrap Maju dan Sejahtera” kemudian menjadi payung besar dari narasi pembangunan yang sedang dibangun pemerintah daerah saat ini.
Namun dalam perspektif jurnalistik pembangunan, jumlah penghargaan kerap hanya menjadi indikator permukaan. Pertanyaan yang lebih mendasar tetap mengemuka: sejauh mana capaian makro itu benar-benar turun menjadi dampak mikro yang dirasakan masyarakat di desa, sekolah, pasar, dan ruang layanan publik lainnya.
Secara regional, capaian WTP ke-10 dan 38 penghargaan dalam waktu relatif singkat menempatkan Sidrap dalam posisi yang cukup menonjol di Sulawesi Selatan. Secara politik dan birokrasi, ini menjadi modal reputasi yang kuat.
Namun dalam praktik pemerintahan, reputasi selalu diuji oleh waktu. Konsistensi pelayanan publik, efektivitas program, serta pemerataan manfaat pembangunan tetap menjadi parameter utama yang tidak selalu tercermin dalam angka penghargaan.
Di titik ini, Sidrap berada pada fase yang menarik: reputasi sudah terbentuk, tetapi pembuktian jangka panjang masih terus berjalan.
Karena pada akhirnya, dalam logika tata kelola daerah, angka bisa dicatat, penghargaan bisa dipajang, tetapi dampak nyata tetap harus dirasakan. Dan di situlah ukuran paling jujur dari sebuah kepemimpinan diuji. (*)
