Wajo – Keluhan warga soal panjangnya antrean pengambilan obat di RSUD Lamaddukkelleng Sengkang akhirnya mendapat “pengawalan khusus” dari DPRD Wajo.
Jika biasanya persoalan pelayanan rumah sakit hanya berakhir sebagai bahan keluhan di ruang tunggu atau media sosial, kali ini DPRD memilih turun langsung melihat apa yang sebenarnya terjadi di balik ramainya loket farmasi rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Adalah Sekretaris Komisi IV DPRD Wajo, Fery Surachmat, yang mengambil langkah cepat dengan mendatangi RSUD Lamaddukkelleng dan berdiskusi langsung bersama jajaran manajemen rumah sakit.
Langkah itu dilakukan setelah banyak laporan masyarakat yang mengeluhkan lamanya waktu tunggu untuk mendapatkan obat setelah menjalani pemeriksaan dokter.
Alih-alih hanya meminta laporan tertulis, Komisi IV memilih membedah persoalan langsung di lapangan. Hasilnya, ditemukan bahwa antrean panjang bukan semata soal kinerja petugas farmasi, melainkan akibat meningkatnya beban pelayanan yang harus ditanggung rumah sakit.
Pada hari-hari tertentu, terutama setiap Senin, jumlah pasien melonjak tajam. Penambahan sejumlah poli layanan dalam beberapa waktu terakhir juga ikut memperbesar arus resep yang masuk ke instalasi farmasi.
Di sisi lain, banyak resep yang membutuhkan proses peracikan sehingga penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secepat obat jadi.
Namun bagi DPRD Wajo, mengidentifikasi masalah saja tidak cukup.
Komisi IV langsung mulai memetakan langkah-langkah yang dapat dilakukan agar persoalan yang sama tidak terus berulang dan menjadi keluhan tahunan masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kapasitas ruang farmasi yang dinilai sudah tidak sebanding dengan volume pelayanan saat ini.
“Kami ingin memastikan pelayanan kesehatan terus membaik. Masalah antrean obat ini harus dicari jalan keluarnya secara konkret,” ujar Fery.
Menariknya, DPRD Wajo tidak hanya mendorong solusi konvensional berupa penambahan ruang pelayanan. Mereka juga mulai membuka peluang lahirnya inovasi baru dalam pelayanan kesehatan daerah.
Salah satu ide yang muncul adalah menghadirkan layanan pengantaran obat bekerja sama dengan kurir lokal. Dengan skema tersebut, pasien yang berdomisili di Kota Sengkang dan sekitarnya tidak harus menunggu berjam-jam di area apotek rumah sakit.
Gagasan ini dinilai dapat mengurangi kepadatan antrean sekaligus mempercepat pelayanan kepada pasien.
Langkah DPRD Wajo tersebut menunjukkan perubahan pendekatan dalam fungsi pengawasan. Jika selama ini DPRD identik dengan pembahasan anggaran dan rapat-rapat formal, Komisi IV memilih hadir langsung menyentuh persoalan yang paling dirasakan masyarakat.
Bagi warga yang setiap hari mengakses layanan kesehatan, kehadiran DPRD di tengah persoalan pelayanan rumah sakit menjadi sinyal bahwa keluhan mereka tidak berhenti di meja pengaduan.
Komisi IV DPRD Wajo memastikan akan terus mengawal proses pembenahan di RSUD Lamaddukkelleng hingga solusi yang telah dibahas benar-benar diwujudkan.
Sebab bagi masyarakat, ukuran keberhasilan bukan terletak pada banyaknya rapat yang digelar, melainkan berkurangnya waktu menunggu di loket obat dan semakin cepatnya pelayanan yang mereka terima. (*)
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Wajo Hari Ini .
