Jakarta, Katasulsel.com — Gelar akademik bisa panjang. Ijazah bisa berlapis. Otak boleh encer. Tetapi, menurut pakar hukum tata negara Feri Amsari, semua itu bisa kehilangan daya tawar ketika berhadapan dengan satu kemampuan yang ia sindir lebih menentukan di republik ini: menjilat kekuasaan.
Sindiran itu bukan datang dari warung kopi. Feri menyampaikannya dalam program Terus Terang yang ditayangkan melalui kanal YouTube Mahfud MD Official. Pernyataannya kembali menyentil perdebatan tentang meritokrasi, budaya patronase, dan cara seseorang meniti karier di lingkaran kekuasaan.
“Anak-anak muda bagi saya tidak bahkan tidak butuh kuliah sekarang,” kata Feri, dikutip Jumat (23/10/2026).
Kalimat itu terdengar seperti promosi putus kuliah. Padahal, konteksnya justru kritik terhadap keadaan yang ia nilai memprihatinkan: ketika pendidikan dan kecakapan intelektual seolah bukan lagi jaminan untuk memperoleh tempat berdasarkan kemampuan.
“Ngapain kuliah? Ngapain pintar-pintar? Toh tidak diperlukan juga ijazah,” ujarnya.
Lalu, Feri melontarkan kalimat yang menjadi inti kritiknya.
“Kemampuan tertinggi bukan kepintaran di republik yang porak-poranda. Kemampuan tertinggi adalah kemampuan menjilat kekuasaan.”
Ijazah di tangan, karier di tangan siapa?
Feri kemudian menyindir bagaimana kemampuan mendekat kepada pusat kekuasaan, dalam pandangannya, dapat membuka jalan menuju jabatan strategis.
Ia menyinggung posisi staf utusan khusus presiden, anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), hingga komisaris perusahaan. Bahkan, ia menyindir kemungkinan munculnya istilah komisaris bayangan.
Sindiran itu mengarah pada persoalan yang lebih luas daripada satu jabatan atau satu orang: apakah kesempatan menduduki posisi penting diberikan berdasarkan kompetensi, rekam jejak, dan integritas, atau justru ditentukan oleh kedekatan personal dengan pemegang kekuasaan?
Dalam tata kelola pemerintahan, pertanyaan tersebut menyentuh prinsip meritokrasi. Jabatan publik dan posisi strategis semestinya diisi melalui mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan mempertimbangkan kemampuan serta kebutuhan organisasi.
Tentu, pernyataan Feri merupakan kritik dan satire. Pernyataan itu bukan bukti bahwa seluruh pengangkatan pejabat atau komisaris dilakukan melalui praktik menjilat. Namun, sindiran tersebut mengingatkan publik pada pentingnya transparansi dan standar yang jelas dalam pengisian jabatan.
Sebab, bila kedekatan lebih menentukan daripada kompetensi, orang yang bekerja keras meningkatkan kemampuan bisa merasa sedang mengikuti perlombaan dengan aturan yang berbeda.
Yang satu sibuk belajar. Yang lain sibuk membaca arah angin.
Dosen kok turun ke jalan?
Kritik Feri tidak berhenti pada urusan karier. Ia juga berbicara tentang peran anak muda dan kaum terdidik dalam menghadapi persoalan bangsa.
Menurut Feri, sejarah Republik Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perjuangan generasi muda. Karena itu, ia berharap anak muda tidak hanya menjadi penonton ketika persoalan publik menuntut perubahan.
Ia bahkan mendorong generasi muda mengajak kalangan senior, termasuk dosen dan mantan pejabat, untuk ikut menyuarakan aspirasi masyarakat.
