Sidrap, katasulsel.com – Kelangkaan gas elpiji 3 kilogram atau gas melon kini menjadi keluhan hampir di seluruh wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap). Mulai dari Maritengngae, Baranti, Panca Rijang, Watang Pulu, Watang Sidenreng, Dua Pitue hingga wilayah pegunungan Pitu Riase dan Pitu Riawa, warga mengaku kesulitan mendapatkan LPG bersubsidi.
Kalaupun tersedia, harganya membuat masyarakat mengelus dada. Di tingkat pengecer, gas melon dijual antara Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat. Ke mana sebenarnya gas melon itu menghilang?
Kelangkaan yang terjadi secara merata membuat sorotan mengarah kepada pihak yang bertanggung jawab atas distribusi LPG bersubsidi, yakni Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah bersama PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi.
Memang, berkurangnya kuota LPG bersubsidi secara nasional disebut menjadi salah satu penyebab menipisnya pasokan. Namun di lapangan, masyarakat juga mempertanyakan apakah distribusi sudah berjalan sesuai aturan.
Sejumlah warga menduga pasokan tidak sepenuhnya sampai kepada masyarakat yang berhak. Mereka meminta pemerintah memastikan tidak ada penimbunan maupun penyaluran kepada pihak yang menggunakan LPG subsidi di luar ketentuan.
“Sudah beberapa hari kami keliling cari gas, tapi kosong terus. Kalau ada pun harganya Rp38 ribu sampai Rp40 ribu. Mau tidak mau tetap dibeli karena kebutuhan memasak setiap hari,” ujar Rahma (43), warga Kecamatan Maritengngae.
Keluhan serupa disampaikan Arman, warga Panca Rijang. Menurutnya, kelangkaan kali ini hampir dirasakan di seluruh Sidrap.
“Ini bukan cuma di satu kecamatan. Teman-teman di Baranti, Watang Pulu, Dua Pitue sampai Pitu Riase juga mengeluh. Kami berharap pemerintah cepat turun tangan, jangan tunggu masyarakat ribut dulu,” katanya.
Hasna, warga Watang Sidenreng, berharap persoalan ini tidak hanya diselesaikan dengan menambah pasokan.
“Kalau memang pasokan ditambah tapi distribusinya bocor, ya tetap saja masyarakat susah. Yang harus diawasi itu jalurnya. Jangan sampai gas subsidi justru dinikmati orang yang tidak berhak,” ujarnya.
Masyarakat menilai langkah cepat harus segera dilakukan. Salah satunya dengan memperkuat koordinasi antara Pemkab Sidrap dan Pertamina untuk melakukan extra dropping atau penambahan pasokan LPG ke seluruh pangkalan resmi sesuai kebutuhan di masing-masing kecamatan.
Selain itu, pengawasan distribusi juga dinilai harus diperketat. Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dan instansi terkait didorong melakukan inspeksi mendadak ke pangkalan-pangkalan resmi guna memastikan LPG 3 kilogram dijual sesuai HET, tidak ditimbun, dan tidak disalurkan kepada pihak yang tidak berhak.
LPG 3 kilogram merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin, usaha mikro, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Karena itu, distribusinya harus benar-benar diawasi agar manfaat subsidi negara tepat sasaran.
Kini, masyarakat Sidrap hanya berharap persoalan ini segera teratasi. Mereka tidak ingin setiap hari harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan lain hanya untuk mencari satu tabung gas.
“Yang kami butuhkan bukan penjelasan panjang. Kami hanya ingin gas mudah didapat dan harganya kembali normal. Jangan sampai masyarakat kecil yang terus menjadi korban,” ujar seorang warga.
Hingga kini, warga masih menunggu langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sidrap dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi untuk mengembalikan ketersediaan gas melon di pasaran dan menstabilkan harganya agar kembali sesuai ketentuan. (*)
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Sidrap Hari Ini .
