MAKASSAR – Menjelang rapat paripurna DPRD Kabupaten Gowa yang dijadwalkan berlangsung pada 22 Juli 2026, perdebatan mengenai masa depan pemerintahan Kabupaten Gowa terus menghangat. Namun, Governance of Law & Integrity Network for Empowerment (GovLine) mengingatkan publik agar tidak terburu-buru mengartikan proses Hak Angket sebagai langkah pemakzulan terhadap Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang.
Menurut GovLine, masih terdapat sejumlah tahapan konstitusional yang harus dilalui sebelum muncul konsekuensi hukum terhadap seorang kepala daerah.
Direktur Utama GovLine, Anugrah Alqadri, menjelaskan bahwa lembaganya telah melakukan kajian dari aspek hukum tata negara, tata kelola pemerintahan, dan mekanisme pengawasan DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Publik perlu memahami bahwa hak angket bukanlah vonis, apalagi pemakzulan. Hak angket hanyalah instrumen pengawasan DPRD. Setelah itu masih terdapat mekanisme Hak Menyatakan Pendapat, pengujian oleh Mahkamah Agung, hingga keputusan akhir oleh Menteri Dalam Negeri. Karena itu, seluruh pihak perlu menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya, Selasa (21/7/2026).
Tiga Isu yang Menjadi Sorotan
Dalam kajiannya, GovLine mengidentifikasi tiga isu utama yang menjadi perhatian dalam proses Hak Angket DPRD Gowa.
Pertama, dugaan penyimpangan pengadaan seragam sekolah senilai sekitar Rp16 miliar. Menurut GovLine, isu ini dinilai memiliki basis pembuktian yang relatif lebih kuat karena dapat ditelusuri melalui dokumen pengadaan, audit, serta mekanisme pemeriksaan oleh aparat penegak hukum.
Kedua, pencabutan beasiswa doktoral yang disebut dilakukan secara sepihak. GovLine menilai persoalan ini berpotensi menjadi masalah hukum apabila terbukti tidak melalui prosedur administratif yang objektif dan bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
Sementara isu ketiga berkaitan dengan dugaan perbuatan tercela. Aspek ini disebut sebagai bagian yang paling kompleks karena menyangkut pembuktian, privasi, dan standar hukum yang lebih rumit dibandingkan dua persoalan lainnya.
Walk Out Bupati Dinilai Punya Konsekuensi Politik
GovLine juga menyoroti insiden ketika Bupati Gowa melakukan walk out dalam sidang klarifikasi Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pada 14 Juli 2026.
Menurut lembaga tersebut, peristiwa itu memiliki dampak politik yang cukup besar sekaligus membuka ruang diskusi mengenai hak pihak yang diperiksa untuk memperoleh kesempatan menyampaikan pembelaan secara layak sesuai prinsip audi et alteram partem atau hak untuk didengar secara seimbang.
Meski demikian, GovLine menegaskan bahwa hasil rapat paripurna DPRD nantinya belum otomatis menentukan nasib akhir Bupati Gowa.
Pasalnya, setelah tahap Hak Angket, DPRD masih harus menempuh mekanisme Hak Menyatakan Pendapat yang memerlukan dukungan politik lebih besar sebelum dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan pengujian hukum.
Jangan Terburu-buru Menyimpulkan
GovLine mengajak masyarakat, akademisi, media massa, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menunggu rekomendasi resmi Pansus sebelum menarik kesimpulan terkait proses yang sedang berlangsung.
“Momentum ini seharusnya menjadi pembelajaran penting mengenai mekanisme checks and balances antara legislatif dan eksekutif di daerah. Yang harus dijaga bukan hanya hasil akhirnya, tetapi juga integritas proses hukumnya,” kata Anugrah.
Lembaga tersebut menegaskan bahwa kajian yang disusun bersifat independen dan objektif, tanpa bertujuan membenarkan maupun menyalahkan pihak tertentu.
Menurut GovLine, yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip negara hukum, akuntabilitas publik, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dengan demikian, rapat paripurna DPRD Gowa yang akan digelar besok lebih tepat dipandang sebagai satu tahapan penting dalam mekanisme pengawasan politik, bukan sebagai penentu akhir nasib Bupati Gowa. (*)
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Makassar Hari Ini .
