Sidrap, katasulsel.com — Bukan sekadar membangun jembatan. Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang sedang berupaya menyambung kembali jalur ekonomi yang sempat lumpuh akibat banjir.
Itulah inti yang dibawa Bupati Sidrap, Syaharuddin Alrif, saat memaparkan usulan bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana kepada Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Senin (25/5/2026), melalui rapat pra-verifikasi secara daring.
Fokus usulan Sidrap hanya satu, tetapi sangat vital: rekonstruksi Jembatan Botto di Desa Bulu Cenrana, Kecamatan Pitu Riawa yang ambruk diterjang banjir pada 3 Mei 2024.
Jembatan sepanjang 80 meter dengan lebar 5 meter itu bukan infrastruktur biasa. Ia menjadi penghubung utama antara Kecamatan Pitu Riawa dan Pitu Riase—dua wilayah strategis yang menopang aktivitas masyarakat sekaligus jalur distribusi komoditas pertanian.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Di hadapan tim BNPB, Syaharuddin menegaskan bahwa kerusakan jembatan ini bukan hanya soal akses terputus, tetapi berdampak langsung pada pergerakan ekonomi daerah.
“Kami sangat berharap dukungan hibah dari BNPB agar rekonstruksi ini dapat terealisasi. Wilayah ini merupakan lumbung pangan nasional yang produktivitasnya sangat bergantung pada konektivitas transportasi untuk mobilitas hasil komoditas, baik padi maupun jagung,” ujarnya.
Nilai usulan yang diajukan tidak kecil: Rp15.454.800.000.
Anggaran itu diproyeksikan untuk pembangunan kembali Jembatan Botto agar akses transportasi masyarakat, distribusi hasil panen, hingga pelayanan publik bisa kembali normal.
Saat ini, Pemkab Sidrap memang telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menghadirkan jembatan sementara. Namun solusi itu belum cukup.
Kapasitas jembatan darurat hanya mampu menahan beban maksimal 4 ton—terlalu terbatas untuk mendukung mobilitas logistik dan aktivitas ekonomi skala besar.
Dalam forum tersebut, BNPB melalui Analis Kebencanaan Ahli Madya, Erwin, menekankan bahwa pengajuan bantuan harus berbasis fakta lapangan, disertai data teknis kerusakan yang benar-benar berdampak terhadap pelayanan publik.
Menjawab hal itu, Syaharuddin menegaskan kesiapan penuh Pemkab Sidrap untuk menuntaskan seluruh tahapan verifikasi, mulai revisi dokumen teknis, pelengkapan data pendukung, hingga proses lapangan.
………..
