Makassar, Katasulsel.com — Kabupaten Luwu Timur dikenal sebagai salah satu daerah terkaya di Sulawesi Selatan berkat melimpahnya cadangan nikel dan aktivitas pertambangan berskala besar. Namun di balik gemerlap angka pertumbuhan ekonomi itu, masih tersimpan pertanyaan yang mengusik: mengapa kemiskinan ekstrem masih ditemukan?
Fenomena tersebut mendapat sorotan dari ekonom Hamid Paddu. Menurut Guru Besar Universitas Hasanuddin itu, kondisi yang terjadi di Luwu Timur merupakan contoh nyata “paradoks pembangunan”.
Daerah menghasilkan kekayaan besar dari tambang nikel, tetapi manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.
“Daerah sangat kaya, PDRB per kapitanya tinggi, produksi nikelnya besar. Tetapi manfaat ekonomi itu belum tentu tersebar merata kepada seluruh masyarakat,” kata Hamid Paddu, Kamis (2/7/2026).
Menurutnya, banyak orang keliru memahami tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai tanda bahwa seluruh masyarakat ikut sejahtera.
Padahal, angka tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan besar yang beroperasi di daerah tersebut, termasuk PT Vale Indonesia Tbk.
Keuntungan perusahaan, investasi modal, serta karakter industri tambang yang padat modal membuat nilai ekonomi yang tercipta tidak otomatis mengalir ke seluruh lapisan masyarakat.
Akibatnya, ekonomi daerah memang tumbuh pesat, tetapi peningkatan pendapatan warga berjalan jauh lebih lambat.
Hamid menilai struktur ekonomi Luwu Timur saat ini masih terlalu bergantung pada sektor pertambangan. Sementara sektor lain seperti pertanian, UMKM, pariwisata, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif belum berkembang secara seimbang.
Kondisi itu memunculkan kesenjangan yang semakin terlihat antara kawasan sekitar tambang dan wilayah pedesaan yang jauh dari pusat industri.
“Ada daerah yang berkembang sangat cepat karena aktivitas tambang, tetapi ada juga desa yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan,” ujarnya.
Karena itu, Hamid menilai solusi utamanya bukan sekadar menghadirkan lebih banyak investasi tambang, melainkan memastikan kekayaan alam benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas.
Salah satu langkah yang didorong adalah mempercepat hilirisasi nikel di daerah penghasil seperti Luwu Timur.
Menurutnya, selama ini sebagian besar nilai tambah justru dinikmati kawasan industri di luar daerah, sementara wilayah penghasil hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya.
“Hilirisasi harus tumbuh di daerah penghasil agar lapangan kerja dan aktivitas ekonomi lokal ikut berkembang,” katanya.
Selain hilirisasi, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi dan pelatihan kerja agar tenaga kerja lokal mampu bersaing mengisi posisi strategis di sektor industri.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan pendapatan dari sektor pertambangan untuk investasi jangka panjang di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta penguatan UMKM.
Menurut Hamid, ukuran keberhasilan pembangunan tidak boleh berhenti pada tingginya angka pertumbuhan ekonomi atau besarnya PDRB.
“Keberhasilan pembangunan yang sesungguhnya adalah ketika kekayaan sumber daya alam bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat, bukan hanya tercermin dalam angka statistik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut kembali membuka diskusi lama tentang wajah pembangunan di daerah kaya sumber daya. Sebab bagi sebagian warga, kekayaan nikel belum tentu berarti hidup yang lebih sejahtera. (*)
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Makassar Hari Ini .
