Tiga Perkara Bernilai Strategis Dilimpahkan dari Polri, Sorotan Publik Kini Tertuju pada Independensi Kejaksaan
JAKARTA | Situasi yang tak lazim kini dihadapi Kejaksaan Agung. Lembaga yang selama ini dikenal sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi, kini harus menangani perkara yang menyeret salah satu mantan petinggi terbaiknya sendiri.
Sabtu (11/7/2026), Kejaksaan Agung resmi menerima pelimpahan tiga perkara dari Polri, yakni dugaan korupsi terkait batu bara, PT ASABRI, dan PT Krakatau Steel. Ketiga perkara tersebut menyeret nama mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Pelimpahan ini menjadi babak baru dalam kasus yang sejak awal mengundang perhatian publik. Di satu sisi, Kejaksaan dituntut membuktikan profesionalisme. Di sisi lain, muncul ekspektasi agar penanganan perkara dilakukan secara transparan mengingat tersangkanya merupakan mantan pejabat tinggi di institusi tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Jampidsus, Rudi Margono, menegaskan tidak ada perlakuan khusus dalam penanganan perkara tersebut.
“Kami memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional. Pelimpahan ini juga tidak memutus koordinasi dengan Polri. Kami tetap bersinergi untuk melengkapi alat bukti dan mempercepat penyelesaian perkara,” ujarnya.
Febrie Adriansyah sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Penyidik juga menetapkan seorang pihak swasta, Don Ritto (DR), sebagai tersangka dalam perkara yang sama.
Penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 15 saksi, menghadirkan dua ahli, serta melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan penyidikan.
Sementara itu, Don Ritto telah lebih dahulu ditahan di Rumah Tahanan Polda Metro Jaya sejak 10 Juli 2026.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut figur yang pernah memimpin penanganan berbagai perkara korupsi besar di Indonesia. Kini, posisi tersebut berbalik. Sosok yang dahulu mengoordinasikan penyidikan kasus-kasus besar justru harus menghadapi proses hukum sebagai tersangka.
Pelimpahan perkara ke Kejaksaan Agung sekaligus menjadi ujian terhadap prinsip equality before the law atau persamaan di hadapan hukum. Publik menanti apakah proses hukum akan berjalan independen, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan, mengingat perkara tersebut melibatkan mantan pejabat tinggi internal Kejaksaan.
