Jakarta, Katasulsel.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menjalankan strategi baru untuk menghadapi tekanan ekonomi global yang masih membayangi berbagai negara.
Melalui kebijakan terbaru, pemerintah tidak hanya mengatur ulang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA), tetapi juga menyiapkan suntikan stimulus ekonomi senilai Rp7,8 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.
Langkah tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.
Kebijakan ini menjadi salah satu perubahan terbesar dalam tata niaga ekspor nasional dalam beberapa tahun terakhir.
Selama ini, ekspor sejumlah komoditas strategis dilakukan oleh banyak pelaku usaha dengan mekanisme masing-masing.
Kini, pemerintah memilih pendekatan berbeda.
Melalui sistem ekspor satu pintu, pengelolaan dan penentuan harga komoditas SDA strategis akan dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk pemerintah.
Tujuannya bukan sekadar mengatur perdagangan, tetapi memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar internasional.
Dengan model ini, pemerintah berharap harga komoditas unggulan nasional tidak mudah ditekan oleh gejolak pasar global maupun permainan rantai perdagangan internasional.
Di saat yang sama, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp7,8 triliun untuk semester kedua tahun 2026.
Dana tersebut akan diarahkan ke berbagai program yang menyentuh langsung aktivitas ekonomi masyarakat.
Mulai dari insentif perpajakan, penguatan program vokasi, hingga berbagai langkah yang bertujuan menjaga konsumsi rumah tangga tetap tumbuh.
Pemerintah menilai daya beli masyarakat menjadi salah satu kunci utama agar perekonomian nasional tetap bergerak di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Selain stimulus, pemerintah juga menegaskan komitmennya melakukan penataan belanja negara.
Sejumlah anggaran yang dianggap kurang efektif atau berpotensi menimbulkan kebocoran akan dialihkan ke sektor yang lebih produktif.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi fiskal sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran negara memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
Meski melakukan berbagai penyesuaian ekonomi, pemerintah memastikan sejumlah program prioritas tetap berlanjut.
Program seperti Makan Bergizi Gratis, layanan cek kesehatan gratis, hingga penyaluran Kredit Usaha Rakyat tetap menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga kesejahteraan masyarakat.
Dengan kombinasi penguatan ekspor, stimulus ekonomi, efisiensi anggaran, dan program sosial, pemerintah berharap Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menghadapi tantangan global yang masih berlangsung sepanjang 2026. (din)
