Jakarta, Katasulsel.com — Banyak pemerintah daerah berlomba membuat aplikasi.
Kadang saking banyaknya, warga justru bingung.
Mau urus satu layanan, buka aplikasi A.
Butuh layanan lain, pindah ke aplikasi B.
Lalu muncul aplikasi C, D, hingga entah huruf apa lagi.
Di Makassar, persoalan itu ternyata sempat terjadi juga.
Jumlah aplikasi pemerintahan yang digunakan bahkan mencapai 358 aplikasi.
Angka yang cukup untuk membuat sebagian warga lupa aplikasi mana yang harus dibuka terlebih dahulu.
Namun dari persoalan itulah Pemerintah Kota Makassar membangun arah baru.
Bukan menambah aplikasi.
Melainkan menyederhanakannya.
Langkah itu kini berbuah pengakuan di tingkat nasional.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau yang akrab disapa Appi, menerima Pemimpin Daerah Award 2026 kategori Pemimpin Daerah Peduli Pembangunan dan Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman dalam malam penganugerahan di Jakarta Concert Hall iNews Tower, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Menariknya, Appi menjadi satu-satunya kepala daerah dari Sulawesi Selatan yang menerima penghargaan dalam kategori tersebut.
Bukan Soal Aplikasi, Tapi Memudahkan Warga
Usai menerima penghargaan, Appi menegaskan capaian tersebut bukan hasil kerja satu orang.
Menurutnya, penghargaan itu merupakan buah kerja kolektif seluruh perangkat daerah yang terus berupaya memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
“Penghargaan ini adalah kerja keras jajaran SKPD untuk pelayanan publik yang memudahkan masyarakat,” katanya.
Bagi Appi, digitalisasi bukan sekadar membuat aplikasi baru lalu menganggap pekerjaan selesai.
Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi benar-benar membuat pelayanan menjadi lebih cepat, sederhana, dan mudah diakses warga.
Karena itu, Pemkot Makassar mulai mengintegrasikan berbagai layanan melalui sistem yang lebih terpadu.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (Lontara Plus).
Dari 358 Aplikasi Menjadi Satu Arah
Dalam paparannya, Appi mengungkapkan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah kota adalah banyaknya aplikasi yang digunakan dalam pelayanan pemerintahan.
Jumlahnya mencapai 358 aplikasi.
Bagi birokrasi, banyak aplikasi bisa berarti banyak inovasi.
Tetapi bagi masyarakat, terlalu banyak aplikasi justru sering berarti banyak kebingungan.
Karena itu Pemkot Makassar memilih jalan yang berbeda.
Mengintegrasikan layanan.
Menyederhanakan akses.
Mengurangi kerumitan.
“Banyaknya aplikasi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam membangun sistem pelayanan yang lebih sederhana, terintegrasi, dan mudah digunakan masyarakat,” ujar Appi.
Langkah itu dilakukan agar masyarakat tidak perlu berpindah-pindah platform hanya untuk mengurus kebutuhan pelayanan yang berbeda.
Pemerintah Tidak Boleh Bersembunyi di Balik Layar
Menurut Appi, digitalisasi tidak boleh membuat pemerintah semakin jauh dari rakyat.
Sebaliknya, teknologi harus menjadi jembatan yang memperpendek jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Karena itu, pelayanan publik tidak boleh berhenti pada aplikasi, dashboard, atau sistem elektronik.
Pemerintah tetap harus membuka ruang komunikasi.
Tetap mendengar kritik.
Tetap menerima aduan.
Tetap hadir ketika masyarakat membutuhkan.
“Oleh karena itu, kita berusaha memberikan yang terbaik, tidak menutup diri, dan terus mendekatkan diri kepada masyarakat,” katanya.
Bagi Appi, keberhasilan pelayanan publik bukan diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki pemerintah.
Tetapi dari seberapa cepat keluhan warga bisa ditangani.
Seberapa mudah masyarakat mendapatkan layanan.
Dan seberapa dekat pemerintah dengan warganya.
Penghargaan dan Pekerjaan Rumah
Penghargaan nasional tentu menjadi prestasi tersendiri bagi Makassar.
Namun bagi Appi, penghargaan tersebut bukan garis akhir.
Ia justru menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumah pelayanan publik masih panjang.
“Penghargaan ini bukan sekadar simbol prestasi, melainkan menjadi dorongan untuk terus menghadirkan layanan terbaik yang berdampak langsung kepada masyarakat,” ujarnya.
Karena pada akhirnya, warga tidak terlalu peduli berapa banyak penghargaan yang terpajang di lemari kantor.
Yang mereka rasakan adalah hal-hal sederhana.
Apakah layanan cepat.
Apakah aduan dijawab.
Apakah urusan mereka selesai.
Dan dari sanalah sebenarnya nilai sebuah inovasi diuji.
Bukan saat menerima piala di atas panggung.
Tetapi ketika masyarakat berkata:
“Sekarang urusannya memang lebih mudah.”
(*)
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Makassar Hari Ini .
