Pinrang, Katasulsel.com — Biasanya orang datang ke Lapangan Lasinrang untuk berkeringat.
Pagi atau sore, sepatu olahraga dipakai. Jalan beberapa putaran. Setelah itu pulang.
Namun Kamis ini, ada pemandangan yang sedikit berbeda.
Di tengah warga yang sedang berolahraga, muncul layanan hukum.
Bukan ruang sidang.
Bukan kantor pemerintahan.
Meja konsultasi justru dibuka di Lapangan Lasinrang, Kabupaten Pinrang.
Programnya bernama Mangaru (Mengenal Ruang AHU), layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) yang dihadirkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan.
Hasilnya cukup menarik.
Sebanyak 11 warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi langsung.
Ada yang datang membawa pertanyaan tentang dokumen untuk ke luar negeri.
Ada yang bertanya soal kewarganegaraan.
Ada pula yang rupanya sedang memikirkan satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari:
Bagaimana membuat usaha kecilnya menjadi badan hukum?
Dari Apostille sampai Perseroan Perorangan
Tiga warga secara khusus berkonsultasi mengenai apostille.
Mereka memiliki kebutuhan dokumen untuk digunakan di luar negeri, mulai dari bekerja, melanjutkan pendidikan, hingga kepentingan keluarga.
Kabid AHU Kanwil Kemenkum Sulsel, Ramli, yang juga menjadi inisiator Mangaru, mengatakan pertanyaan tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang membutuhkan penjelasan langsung mengenai layanan administrasi hukum.
“Untuk apostille, ada tiga warga yang berkonsultasi. Mereka memiliki keperluan dokumen untuk digunakan di luar negeri, baik untuk bekerja, melanjutkan pendidikan maupun keperluan keluarga,” kata Ramli.
Apostille sendiri berkaitan dengan proses pengesahan dokumen publik agar dapat digunakan di negara lain yang menjadi peserta Konvensi Apostille.
Bagi sebagian masyarakat, istilahnya terdengar rumit.
Tetapi kebutuhan di baliknya sangat sederhana.
Dokumen harus diakui ketika dibawa menyeberang negara.
Ada Juga yang Bertanya: Saya Ini Warga Negara Mana?
Konsultasi lainnya berkaitan dengan status kewarganegaraan.
Pertanyaan muncul dari warga yang memiliki anggota keluarga berstatus warga negara asing (WNA) maupun mereka yang tengah menghadapi proses naturalisasi.
Artinya, meja Mangaru hari itu bukan hanya tempat bertanya tentang dokumen.
Ia juga menjadi tempat warga mencari kepastian mengenai status hukum mereka dalam persoalan kewarganegaraan.
Dan menariknya, semua itu terjadi di tengah aktivitas olahraga.
Lapangan Olahraga Berubah Jadi “Ruang Hukum”
Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot.
Menurut Andi Basmal, kehadiran layanan AHU di ruang publik merupakan bagian dari upaya mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Sebab tidak semua orang nyaman atau sempat datang ke kantor pemerintah hanya untuk bertanya.
“Banyak warga yang sebenarnya butuh mengurus dokumen seperti apostille atau ingin mendirikan usaha secara legal lewat Perseroan Perorangan, tapi belum paham prosedurnya. Ini yang ingin kami dekatkan,” ujar Andi Basmal.
Kalimat itu mungkin menjadi inti dari Mangaru.
Hukum tidak selalu harus menunggu masyarakat datang ke kantor.
Sesekali, layanan hukumnya yang datang menghampiri masyarakat.
Bahkan ketika masyarakat sedang jogging.
Dari Keringat ke Legalitas
Yang juga menarik perhatian adalah konsultasi mengenai Perseroan Perorangan.
Pertanyaan tersebut datang di tengah geliat usaha mikro dan kecil di Pinrang.
Bagi pelaku usaha, legalitas badan usaha bukan lagi sekadar urusan administrasi.
Ada kebutuhan untuk membuat usaha lebih tertata, memiliki status badan hukum, dan meningkatkan kepercayaan dalam menjalankan bisnis.
Perseroan Perorangan menjadi salah satu pilihan karena dirancang bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan mekanisme pendirian yang relatif sederhana.
Tidak perlu mengumpulkan banyak orang untuk menjadi pemegang saham.
Satu orang pun dapat mendirikannya sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku.
Maka tidak mengherankan jika pertanyaan soal Perseroan Perorangan ikut muncul di Lapangan Lasinrang.
Barangkali ada warga yang awalnya datang untuk olahraga.
Pulangnya membawa satu kesadaran baru:
Usahanya ternyata juga perlu “olahraga” agar naik kelas.
Bukan olahraga fisik.
Tetapi olahraga administrasi.
Hukum Tak Harus Berjarak
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot, mengatakan layanan seperti Mangaru ke depan akan terus diperluas ke berbagai kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Tujuannya agar masyarakat semakin mengenal dan memahami prosedur layanan administrasi hukum umum yang kini semakin mudah diakses.
Pendekatan semacam ini sekaligus mengubah cara masyarakat melihat pelayanan hukum.
Selama ini, hukum sering dibayangkan sebagai sesuatu yang berada di balik meja kantor, formulir, nomor antrean, dan bahasa administratif yang kadang membuat orang berpikir dua kali untuk bertanya.
Mangaru mencoba membalik pola itu.
Mejanya bisa berada di ruang publik.
Masyarakat tinggal datang.
Bertanya.
Mendapat penjelasan.
Sebelas Orang, Tiga Pertanyaan Besar
Sebelas warga yang datang mungkin bukan angka yang besar.
Tetapi pertanyaan yang mereka bawa menggambarkan kebutuhan yang cukup luas.
Bagaimana dokumen saya bisa digunakan di luar negeri?
Bagaimana status kewarganegaraan keluarga saya?
Bagaimana usaha kecil saya memiliki legalitas?
Tiga pertanyaan itu mewakili tiga kebutuhan masyarakat modern: mobilitas, kepastian status hukum, dan kepastian berusaha.
Dan semuanya hari itu bertemu di satu tempat.
Lapangan Lasinrang.
Tempat orang biasanya mencari kesehatan dengan berolahraga.
Kini sekaligus menjadi tempat sebagian warga mencari kepastian hukum.
Mungkin begitulah pelayanan publik seharusnya.
Tidak selalu menunggu warga mengetuk pintu.
Kadang-kadang, pemerintah memang perlu keluar dari gedungnya.
Turun ke lapangan.
Lalu berkata:
“Ada yang mau bertanya soal hukum?”
Dan ternyata, ada.
Sebelas orang datang.
Besok mungkin lebih banyak.
(*)
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita pinrang Hari Ini .
