Wajo, katasulsel.com — Kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram yang berulang kali dikeluhkan warga Kabupaten Wajo ternyata menyimpan persoalan yang lebih kompleks dari sekadar keterbatasan pasokan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Gabungan Komisi I dan Komisi II DPRD Wajo, Jumat (7/8/2026), perhatian para legislator mengarah pada dugaan adanya pola distribusi yang tidak sehat, termasuk indikasi penguasaan antrean BBM oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki banyak kendaraan.
RDP tersebut menghadirkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Bagian Perekonomian Setda Wajo, Satpol PP, Pertamina, perwakilan SPBU, agen dan pangkalan LPG, unsur kepolisian, hingga organisasi masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait kelangkaan energi di daerah itu.
Di tengah pembahasan, anggota Komisi I DPRD Wajo, H. Mustafa, SH., MH., mengungkap adanya informasi dan data yang menurutnya menunjukkan dugaan praktik pembelian BBM berulang menggunakan sejumlah kendaraan yang dikendalikan oleh pemodal tertentu.
Menurut Mustafa, satu pihak diduga dapat mengoperasikan beberapa kendaraan sekaligus untuk mengantre BBM di SPBU. Jika pola tersebut dilakukan oleh beberapa orang dalam waktu bersamaan, antrean kendaraan bisa membengkak dan mempersempit akses masyarakat umum terhadap BBM bersubsidi.
Ia membedakan kondisi tersebut dengan warga lokal yang menggunakan kendaraan pribadi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari. Menurutnya, masyarakat yang membeli BBM sesuai prosedur dan ketentuan tidak seharusnya disamakan dengan pihak yang diduga memanfaatkan celah distribusi untuk kepentingan tertentu.
“Yang harus diputus adalah rantai praktik yang diduga melibatkan banyak kendaraan dalam satu kendali,” tegas Mustafa dalam forum tersebut.
Namun, pembahasan tidak berhenti pada antrean di SPBU.
Mustafa mendorong agar pengawasan dilakukan lebih jauh dengan menelusuri pergerakan kendaraan setelah melakukan pengisian BBM. Ia menilai penting bagi aparat dan instansi terkait untuk memastikan ke mana BBM tersebut dibawa dan apakah terdapat lokasi penampungan yang berpotensi menyalahi aturan.
Dalam rapat itu, ia juga menyampaikan informasi yang diperolehnya dari daerah pemilihannya mengenai sebuah kendaraan truk yang disebut-sebut membawa muatan solar dalam jumlah besar. Informasi tersebut, menurutnya, perlu diverifikasi lebih lanjut oleh pihak berwenang sebagai bagian dari upaya mengurai akar persoalan kelangkaan BBM.
Meski demikian, seluruh informasi yang mengemuka dalam RDP masih bersifat dugaan dan memerlukan pembuktian melalui penyelidikan serta verifikasi oleh instansi terkait. Hingga kini belum ada kesimpulan resmi maupun penetapan pelanggaran terhadap pihak tertentu.
Yang menarik, arah diskusi DPRD Wajo kali ini menunjukkan perubahan sudut pandang. Jika selama ini kelangkaan BBM sering dikaitkan dengan keterbatasan kuota atau pasokan, para legislator mulai menyoroti aspek tata kelola distribusi di lapangan.
Pertanyaan yang muncul bukan lagi sekadar “apakah stok tersedia?”, melainkan “siapa yang menguasai antrean, ke mana BBM mengalir, dan apakah distribusinya benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak?”.
Data yang disebut telah disiapkan oleh anggota DPRD tersebut kini menjadi bahan penting yang diharapkan dapat ditelaah lebih lanjut oleh aparat penegak hukum, Pertamina, maupun instansi pengawas lainnya.
Jika nantinya ditemukan pelanggaran, persoalan kelangkaan BBM di Wajo bisa jadi bukan semata masalah pasokan, melainkan persoalan distribusi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya, jika dugaan itu tidak terbukti, maka evaluasi terhadap sistem penyaluran dan kuota BBM tetap menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Yang pasti, masyarakat Wajo menunggu satu hal sederhana: BBM tersedia saat dibutuhkan, tanpa harus kalah oleh antrean yang tak pernah benar-benar mereka pahami.
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Wajo Hari Ini .
