Makassar, Katasulsel.com — Demonstrasi mahasiswa di depan Kantor Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Sulawesi Selatan, Selasa, 12 Mei 2026, tidak berakhir dengan pagar tertutup atau aksi saling dorong.
Sebaliknya, mahasiswa diterima.
Didengar.
Bahkan diminta melengkapi dokumen.
Camat Paling Merakyat Versi Pembaca
Polling ini partisipatif, bukan survei ilmiah. Indikator : Sisi kedekatan dengan warga, respons terhadap masalah, hingga dukungan pada aktivitas sosial dan ekonomi lokal.
Polling ini partisipasi pembaca, bukan survei ilmiah.
1 perangkat/IP = 1 suara
Aksi yang digelar Himpunan Mahasiswa Penyelamat Luwu Timur atau HMPLT itu membawa satu isu besar: dugaan persoalan tata kelola anggaran di Kabupaten Luwu Timur.
Mulai dari dugaan pergeseran APBD tanpa pembahasan resmi, pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), hingga potensi maladministrasi fiskal.
Di tengah terik siang Makassar, Kasubag Hukum BPK Sulsel, Ardi Nurbestari, turun langsung menerima massa aksi di halaman kantor BPK Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo.
Kalimat pertama yang keluar justru bernada apresiatif.
“Kami berterima kasih kepada teman-teman mahasiswa Luwu Timur karena ikut membantu menjaga transparansi keuangan negara, dalam hal ini keuangan daerah Luwu Timur,” ujarnya di hadapan demonstran.
Pernyataan itu langsung menjadi angin segar bagi HMPLT.
Sebab sejak awal, mereka mendesak agar BPK melakukan audit investigatif terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan daerah.
Namun Ardi menegaskan, BPK tidak bekerja berdasarkan teriakan demonstrasi semata.
Semua harus berbasis dokumen.
Semua harus berbasis data.
“Kami akan pelajari lebih lanjut apa yang disampaikan mahasiswa ini. Untuk itu mohon dapat disampaikan dokumen pendukungnya,” katanya.
Ia menegaskan setiap pemeriksaan lembaga auditor negara memiliki prosedur dan standar hukum yang ketat.
Karena itu, seluruh laporan harus diverifikasi secara administratif maupun normatif sebelum ditindaklanjuti lebih jauh.
Update terbaru: 13 Mei 2026 14:52 WIB
