Makassar, Katasulsel.com – Di tengah gelombang mutasi besar yang menyapu 14 Polres di Sulawesi Selatan, ada satu cerita yang membuat nama Soppeng ikut menjadi sorotan.
Bukan semata karena pergantian Kapolres, melainkan karena dinamika jabatan yang bergerak cepat di balik Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri tertanggal 25 Juni 2026.
Awalnya, AKBP Hari Budiyanto, S.H., S.I.K., M.H. ditunjuk untuk mengisi jabatan Kapolres Soppeng menggantikan AKBP Aditya Pradana yang mendapat promosi sebagai Kapolres Pangkep. Namun dalam rangkaian mutasi yang sama, AKBP Hari Budiyanto kemudian mendapat amanah baru sebagai Kapolres Enrekang.
Situasi itu membuat kursi orang nomor satu di Polres Soppeng menjadi salah satu posisi yang paling menarik perhatian dalam mutasi kali ini.
Pergerakan tersebut menunjukkan bahwa Soppeng tidak sekadar menjadi wilayah pergantian biasa, melainkan bagian dari mata rantai rotasi perwira menengah yang lebih luas di lingkungan Polda Sulsel.
Selama beberapa tahun terakhir, Polres Soppeng dikenal sebagai salah satu wilayah yang relatif kondusif dengan tantangan khas daerah agraris, mulai dari keamanan pedesaan, pengamanan objek wisata hingga pengawasan aktivitas masyarakat di kawasan perkotaan Watansoppeng.
Karena itu, siapa pun yang nantinya memimpin Polres Soppeng akan menghadapi ekspektasi besar dari masyarakat untuk melanjutkan stabilitas keamanan yang selama ini terjaga.
Mutasi kali ini juga memperlihatkan bahwa Soppeng tetap menjadi salah satu wilayah strategis dalam peta pembinaan karier perwira Polri di Sulawesi Selatan. Sejumlah Kapolres yang pernah bertugas di Bumi Latemmamala diketahui kemudian menempati posisi yang lebih tinggi atau berpindah ke daerah dengan tantangan yang lebih kompleks.
Dengan bergulirnya mutasi tersebut, masyarakat Soppeng kini menanti kepastian kepemimpinan baru di Polres Soppeng sekaligus arah kebijakan yang akan dibawa untuk menjaga keamanan dan pelayanan publik di daerah yang dikenal sebagai Kota Kalong itu.
*Di tengah 14 pergantian Kapolres se-Sulsel, nama Soppeng muncul bukan karena jumlah kasus atau konflik, melainkan karena menjadi titik persimpangan penting dalam estafet kepemimpinan Polri tahun 2026.()
