Dairi, Katasulsel.com — Isu dugaan praktik “panjar jabatan” di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi kian menghangat. Bupati Dairi, Vickner Sinaga, memastikan pihaknya kini tengah menelusuri informasi yang beredar, termasuk dugaan keterlibatan sejumlah oknum dalam penawaran pekerjaan dan jabatan dengan imbalan uang.
Vickner menegaskan, pemerintah daerah tidak akan menutup mata terhadap setiap laporan yang masuk, apalagi jika menyangkut integritas birokrasi.
“Siapa pun yang merasa dirugikan silakan menyampaikan pengaduan secara resmi. Beberapa kasus sudah dalam proses. Ada belasan orang yang terkait dugaan oknum yang menjanjikan pekerjaan, jabatan, dan sebagainya,” ujar Vickner, Jumat (5/6/2026).
Menurutnya, saat ini sejumlah informasi yang beredar di masyarakat juga tengah didalami, termasuk dugaan adanya praktik uang “panjar” dalam proses tertentu di lingkungan kerja pemerintah.
Ia menyebut, pola yang muncul dalam dugaan tersebut tidak tunggal. Ada variasi modus yang kini sedang dipetakan oleh pihak terkait.
“Modusnya bermacam-macam. Ada yang terkait tenaga harian, ada juga yang disebut-sebut terjadi pada periode sebelumnya. Semua sedang kita telusuri,” tambahnya.
Di tengah proses penelusuran itu, publik dikejutkan dengan beredarnya sebuah kuitansi yang disebut-sebut berkaitan dengan penerimaan uang sebesar Rp20 juta sebagai uang panjar. Dokumen tersebut bertanggal Sidikalang, 9 Mei 2026, dan mencantumkan tanda tangan pihak berinisial SM.
Informasi lain yang beredar menyebutkan, pihak yang diduga memberikan uang berinisial R merupakan seorang guru berstatus aparatur sipil negara (ASN). Sementara penerima uang disebut berinisial S yang dikaitkan dengan salah satu posisi jabatan tertentu.
Namun hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak yang disebut dalam informasi tersebut belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi masih belum membuahkan hasil.
Pemerintah Kabupaten Dairi menegaskan bahwa seluruh informasi yang berkembang tidak akan langsung dijadikan kesimpulan, melainkan harus melalui proses verifikasi dan penyelidikan yang sesuai mekanisme.
Vickner menegaskan, pihaknya akan menunggu hasil proses yang sedang berjalan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Kita tunggu hasil penelusuran. Semua harus berbasis fakta, bukan asumsi,” tegasnya.
Di tengah sorotan publik, kasus ini kini menjadi perhatian luas di Dairi. Bukan hanya soal dugaan praktiknya, tetapi juga soal bagaimana birokrasi daerah menjaga kepercayaan publik di tengah derasnya isu yang beredar.
Untuk sementara, satu hal yang pasti: penyelidikan masih berjalan, dan semua pihak yang disebut masih dalam tahap klarifikasi.(*)
