Ia menilai, ketika akses informasi dibatasi, potensi munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat akan semakin besar. Hal ini, menurutnya, justru dapat berdampak pada dukungan publik terhadap program yang sedang berjalan di lapangan.
“Bayangkan kalau setiap langkah dan pekerjaan tidak didukung masyarakat disebabkan ketiadaan informasi terkait dengan pekerja atau proyek itu,” ungkapnya.
Dalam pandangan lebih kritis, mantan Ketua PWI Sumatera Barat itu juga mengingatkan bahwa minimnya transparansi dalam pengelolaan proyek publik dapat membuka ruang kecurigaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peran humas dan media dinilai sangat penting sebagai jembatan informasi antara lembaga dan publik.
“Bahkan tertutupnya sebuah lembaga dalam mengelola proyek, uang negara, atau uang rakyat berpotensi terjadinya kecurangan dan korupsi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, dinamika kritik dari sejumlah organisasi pers dan insan media di Sumatera Barat masih terus berkembang. Mereka mendorong adanya evaluasi terhadap pola komunikasi publik serta penguatan fungsi kehumasan di lingkungan BWSS V Padang, agar hubungan antara lembaga dan media kembali berjalan secara terbuka dan konstruktif. (*)
