PADANG, Katasulsel.com — Mandeknya pola komunikasi dan kerja sama publikasi antara Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS V Padang) dengan sejumlah awak media kembali menjadi sorotan publik. Situasi ini mencuat setelah beredarnya berbagai pemberitaan yang menilai adanya kecenderungan “tutup akses informasi” dari lembaga tersebut.
Kondisi itu memantik perhatian kalangan pers, termasuk Tokoh Pers Nasional asal Sumatera Barat, Dr. Ir. H. Basril Basyar, M.M., yang juga dikenal sebagai penerima penghargaan Press Card Number One (PCNO) serta Dewan Penasihat PWI Pusat. Ia menilai, lembaga setingkat wilayah semestinya memiliki sistem kehumasan yang aktif, profesional, dan terbuka terhadap kerja sama informasi dengan media.
Menurut Basril, pengelolaan informasi publik bukan sekadar pelengkap administrasi, tetapi bagian penting dari tata kelola lembaga negara yang baik. Ia menekankan bahwa keterbukaan informasi akan menentukan sejauh mana publik memahami kinerja dan capaian sebuah institusi.
“Mestinya di kantor setingkat wilayah harus ada pengelola informasi yang didukung dengan pendanaan dengan mitra,” ujarnya dalam keterangannya melalui WhatsApp, (1/6).
Ia juga menyoroti bahwa tanpa publikasi yang memadai, capaian kerja lembaga negara berpotensi tidak tersampaikan secara utuh kepada masyarakat. Akibatnya, manfaat dari program yang telah dijalankan bisa tidak dipahami secara luas oleh publik.
“Bagaimana dengan hasil kerja atau capaian kerja tidak diketahui masyarakat. Sehebat apapun hasil kerja sebuah lembaga, tanpa dipublikasikan tidak akan ada nilainya bagi masyarakat,” lanjutnya.
Lebih jauh, Basril mengingatkan bahwa keterbukaan informasi publik juga berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh negara. Menurutnya, anggaran yang dikelola oleh BWSS V Padang sejatinya merupakan uang rakyat, sehingga pengawasan publik menjadi hal yang tidak bisa dihindari.
Ia menilai, ketika akses informasi dibatasi, potensi munculnya kesalahpahaman di tengah masyarakat akan semakin besar. Hal ini, menurutnya, justru dapat berdampak pada dukungan publik terhadap program yang sedang berjalan di lapangan.
“Bayangkan kalau setiap langkah dan pekerjaan tidak didukung masyarakat disebabkan ketiadaan informasi terkait dengan pekerja atau proyek itu,” ungkapnya.
Dalam pandangan lebih kritis, mantan Ketua PWI Sumatera Barat itu juga mengingatkan bahwa minimnya transparansi dalam pengelolaan proyek publik dapat membuka ruang kecurigaan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, peran humas dan media dinilai sangat penting sebagai jembatan informasi antara lembaga dan publik.
“Bahkan tertutupnya sebuah lembaga dalam mengelola proyek, uang negara, atau uang rakyat berpotensi terjadinya kecurangan dan korupsi,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, dinamika kritik dari sejumlah organisasi pers dan insan media di Sumatera Barat masih terus berkembang. Mereka mendorong adanya evaluasi terhadap pola komunikasi publik serta penguatan fungsi kehumasan di lingkungan BWSS V Padang, agar hubungan antara lembaga dan media kembali berjalan secara terbuka dan konstruktif. (*)
