Jakarta, Katasulsel.com — Di tengah perhatian publik terhadap berbagai isu ekonomi nasional, muncul kekhawatiran baru terkait pasokan listrik di sistem Jawa, Madura, dan Bali (Jamali). Sejumlah laporan mengenai pemadaman di beberapa daerah memicu spekulasi mengenai kondisi pasokan energi, termasuk ketersediaan batubara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Informasi yang beredar menyebutkan adanya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa sejak awal pekan ini. Namun hingga kini belum ada keterangan resmi dari PT PLN (Persero) yang mengonfirmasi adanya krisis kelistrikan berskala luas di sistem Jamali.
Di sejumlah daerah, warga mengaku mengalami gangguan pasokan listrik dalam beberapa hari terakhir. Keluhan serupa juga muncul melalui berbagai kanal media sosial, meski penyebab pasti pemadaman di masing-masing wilayah belum dapat dipastikan.
Situasi tersebut mendorong sejumlah pihak meminta transparansi lebih besar dari pemerintah dan PLN mengenai kondisi pasokan energi nasional.
Koordinator Nasional Relawan Listrik untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, menilai pemerintah perlu segera memberikan penjelasan kepada publik guna menghindari berkembangnya spekulasi yang dapat menimbulkan keresahan.
“Jika memang ada persoalan pada pasokan energi atau stok batubara pembangkit, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan akurat. Transparansi sangat penting agar tidak muncul berbagai asumsi di tengah masyarakat,” ujarnya dalam keterangan yang diterima media, Rabu (10/6/2026).
Menurut Yudhistira, berdasarkan data yang diklaim dihimpun pihaknya, sejumlah PLTU di sistem Jamali disebut mengalami penurunan cadangan batubara hingga berada di bawah standar ideal operasional. Namun data tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang dan pengelola sistem kelistrikan nasional.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem Jamali merupakan tulang punggung pasokan listrik nasional karena melayani kawasan dengan aktivitas ekonomi terbesar di Indonesia.
“Stabilitas pasokan listrik di Jawa sangat penting karena menyangkut masyarakat, industri, layanan publik hingga pelaku UMKM. Karena itu diperlukan langkah antisipatif dan komunikasi yang baik kepada publik,” katanya.
Selain persoalan teknis, Yudhistira turut menyoroti aspek tata kelola perusahaan. Ia menyampaikan pandangannya mengenai perlunya evaluasi kinerja manajemen PLN. Namun pandangan tersebut merupakan opini organisasi yang dipimpinnya dan belum tentu mencerminkan penilaian pemerintah maupun pemegang saham perusahaan.
Hingga berita ini ditulis, belum diperoleh pernyataan resmi dari PT PLN (Persero) terkait klaim adanya defisit daya maupun informasi mengenai stok batubara yang disebut menipis. Media masih berupaya memperoleh konfirmasi dari pihak terkait untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan berimbang.
Pengamat menilai, di tengah meningkatnya kebutuhan energi nasional, keterbukaan informasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memastikan setiap potensi gangguan pasokan dapat ditangani secara cepat dan terukur. (din)
