Enrekang, Katasulsel.com β€” Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), kesulitan mendapatkan gas elpiji (LPG), dan pemadaman listrik yang terjadi belakangan ini di berbagai daerah muncul sebagai persoalan serius yang tidak bisa dianggap sebagai gangguan teknis biasa. Masalah-masalah ini menyangkut kebutuhan dasar masyarakat dan berdampak langsung pada aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan publik, serta kehidupan sehari-hari rakyat Indonesia.

Menanggapi kondisi ini, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Enrekang (UNIMEN) mengeluarkan pernyataan sikap yang menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan pengelolaan energi nasional berjalan adil, efektif, dan berorientasi kepada kesejahteraan rakyat.

“Ketika masyarakat harus mengantre panjang untuk mendapatkan BBM dan LPG, sementara listrik berulang kali mengalami pemadaman, maka pemerintah harus memberikan penjelasan yang terbuka mengenai akar persoalan, langkah penanganan, serta pertanggungjawaban atas kebijakan pengelolaan energi nasional,” ujar Muh Furqan, Presiden BEM UNIMEN.
Selasa, 15/09/2026

Furqan menambahkan, “Kami mempertanyakan efektivitas tata kelola sektor energi apabila masyarakat masih harus menghadapi kelangkaan BBM, kesulitan memperoleh LPG, dan pemadaman listrik secara berulang. Pemerintah tidak boleh hadir hanya ketika persoalan sudah menjadi keresahan publik. Pemerintah harus mampu melakukan pencegahan, pengawasan, dan memastikan pelayanan energi berjalan secara berkelanjutan.”

BEM UNIMEN juga menegaskan jika setelah evaluasi ditemukan bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak mampu menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara efektif, serta gagal membangun sistem pengelolaan energi yang menjamin ketersediaan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat, maka mereka meminta Presiden Republik Indonesia untuk mencopot Menteri ESDM dari jabatannya.

Sebagai mahasiswa dan bagian masyarakat sipil, BEM Universitas Muhammadiyah Enrekang menegaskan pentingnya energi yang dikelola demi kepentingan rakyat. “Energi untuk rakyat, tata kelola untuk kepentingan rakyat,” tutup Muh Furqan.

Dengan pernyataan tersebut, BEM UNIMEN mengajak pemerintah dan seluruh pemangku kebijakan untuk segera melakukan evaluasi dan langkah konkret agar krisis energi ini tidak semakin memperburuk kondisi rakyat yang sangat bergantung pada kebutuhan dasar energi dalam kehidupan sehari-hari.(FungFi)