Jakarta, katasulsel.com — Presiden Prabowo Subianto terasa seperti biasa: tegas, lurus, dan penuh penekanan pada disiplin.
Tapi di tengah kalimat-kalimat soal negara, ada satu bagian yang justru menyelinap pelan ke ruang publik—lebih ringan dari biasanya, tapi justru paling lama tinggal di kepala orang.
Soal telur dadar.
Konteksnya tidak ringan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sedang berada di fase sensitif setelah pencopotan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua eks wakilnya yang kini tersangkut kasus dugaan korupsi dan ditahan Kejaksaan Agung.
Di titik ini, pesan Presiden sebenarnya jelas: program tidak boleh bergeser sedikit pun dari tujuan awalnya. Tidak boleh ada ruang main-main, apalagi ruang mencari selisih keuntungan di balik piring makan anak-anak.
“MBG harus benar-benar untuk rakyat,” begitu garis besarnya, Jumat, 5 Juni 2026.
Namun seperti sering terjadi dalam politik Indonesia, satu kalimat yang sederhana justru menjadi viral.
Presiden menyinggung soal pengolahan telur dalam program tersebut.
“Yang pakai telur, tolong jangan dibuat dadar,” kira-kira begitu penekanannya. Alasannya pun tidak kalah menarik: telur dadar dianggap rawan disiasati—tepung bisa diperbanyak, telur bisa diperkecil, dan di situlah celah mulai bekerja diam-diam.
Kalimat itu membuat sebagian orang tersenyum. Bukan karena meremehkan pesan, tapi karena terlalu dekat dengan realitas dapur sehari-hari.
Sebab siapa pun yang pernah mengurus konsumsi massal tahu: telur dadar adalah menu paling “fleksibel” dalam sejarah logistik dapur. Bisa diperbesar, bisa dipadatkan, bisa “disesuaikan kondisi”.
Dan justru karena itu, ia jadi contoh yang terlalu jujur.
Di satu sisi, pernyataan itu terdengar seperti guyonan dapur. Tapi di sisi lain, ia adalah metafora yang cukup tajam tentang bagaimana kebocoran anggaran sering kali tidak selalu terjadi dalam bentuk besar dan dramatis. Kadang justru muncul dalam bentuk sederhana: selisih komposisi, sedikit pengurangan bahan, sedikit penyesuaian porsi.
Sedikit-sedikit, tapi kalau terjadi di banyak tempat, hasilnya bisa jauh dari niat awal program.
Di warung kopi, kalimat “jangan telur dadar” mulai diulang dengan nada bercanda. Ada yang menyebutnya “fatwa dapur negara”, ada pula yang menertawakannya sebagai “audit paling enak dipahami tahun ini”.
Tapi di balik senyum itu, pesan utamanya tetap tidak hilang: MBG bukan sekadar soal makanan, tapi soal kejujuran dalam pelaksanaan.
Dan mungkin memang begitu gaya komunikasi yang paling efektif di negeri ini—kadang tidak selalu lewat angka dan pasal, tapi lewat telur dadar yang tiba-tiba menjadi simbol integritas. (*)
