Sidrap, Katasulsel.com — Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) mulai mematangkan penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Profesi Kesehatan Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui rapat koordinasi yang dipimpin langsung Wakil Bupati Sidrap, Nurkanaah, Kamis (4/6/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Wakil Bupati tersebut turut dihadiri seluruh camat se-Kabupaten Sidrap, serta jajaran Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Kerja Sama Setda Sidrap.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Nurkanaah menyampaikan apresiasi atas kepercayaan Unhas yang kembali menjadikan Sidrap sebagai lokasi pengabdian mahasiswa. Ia menegaskan, pemerintah daerah siap memberikan dukungan penuh agar pelaksanaan KKN dan PBL I Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Unhas berjalan optimal.
“Kehadiran adik-adik KKN Profesi Kesehatan Unhas, Insya Allah, akan membantu upaya peningkatan kesehatan masyarakat, khususnya edukasi gizi, pencegahan stunting, serta perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di desa-desa,” ujar Nurkanaah.
Ia menekankan bahwa program tersebut harus benar-benar terarah di lapangan. Karena itu, seluruh camat diminta menyiapkan lokasi penempatan secara matang, termasuk fasilitas pendukung serta pola pendampingan bagi mahasiswa selama berada di wilayah masing-masing.
Menurutnya, keberhasilan program KKN sangat ditentukan oleh kolaborasi antara pemerintah kecamatan, perangkat desa, dan mahasiswa yang turun langsung ke masyarakat.
“Saya berharap para camat dapat menjadi garda terdepan dalam menyambut dan memfasilitasi mahasiswa. Jadikan mereka bagian dari keluarga besar Sidrap, agar pengabdian berjalan lancar dan memberi manfaat nyata,” tegasnya.
Melalui penempatan KKN ini, Pemkab Sidrap berharap hadirnya mahasiswa Unhas dapat memperkuat edukasi kesehatan di tingkat desa, terutama dalam isu-isu prioritas seperti stunting, gizi masyarakat, dan perilaku hidup bersih dan sehat.
Selain itu, program ini juga diharapkan menjadi ruang pembelajaran lapangan bagi mahasiswa untuk memahami langsung kondisi sosial masyarakat, sekaligus memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah. (*)
