ENREKANG — Tokoh PDI Perjuangan Kabupaten Enrekang, Hj Daya, menyatakan dukungannya terhadap arahan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, yang menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Hj Daya di tengah dinamika politik nasional yang terus berkembang. Menurut mantan Ketua DPC PDI Perjuangan Enrekang itu, keberadaan partai penyeimbang menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga demokrasi tetap sehat dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Harus ada yang mengawasi jalannya pemerintahan. Jika ada kebijakan yang kurang tepat, tentu perlu ada kritik dan masukan agar tetap sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Hj Daya, Jumat (10/7/2026).
Bagi masyarakat Enrekang, nama Hj Daya bukanlah sosok baru. Selain pernah memimpin PDIP Enrekang, ia juga dikenal sebagai mantan anggota DPRD Enrekang yang aktif dalam berbagai kegiatan politik dan sosial di daerah.
Karena itu, dukungannya terhadap arah politik yang ditetapkan Megawati dinilai memiliki arti penting bagi kader dan simpatisan PDIP di Kabupaten Enrekang.
Menurut Hj Daya, demokrasi tidak hanya membutuhkan pemerintahan yang kuat, tetapi juga memerlukan kekuatan politik yang mampu menjalankan fungsi kontrol secara objektif dan konstruktif.
Ia menilai fungsi pengawasan merupakan bagian dari mekanisme demokrasi untuk memastikan kebijakan publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Demokrasi membutuhkan keseimbangan. Jangan sampai semua kekuatan politik berada dalam satu posisi sehingga fungsi pengawasan menjadi lemah,” katanya.
Pernyataan itu sejalan dengan Surat Internal DPP PDI Perjuangan Nomor 1275/IN/DPP/VII/2026 yang menjelaskan kedudukan PDIP sebagai partai penyeimbang dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
Surat tersebut menjadi pedoman bagi kader PDIP di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan dan Kabupaten Enrekang, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.
Hj Daya menegaskan, peran sebagai partai penyeimbang bukan berarti menolak setiap kebijakan pemerintah. Sebaliknya, kebijakan yang dianggap baik harus didukung, sementara kebijakan yang dinilai kurang tepat perlu diberikan masukan dan koreksi.
Menurutnya, sikap seperti itu justru menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pemerintahan dan memperkuat demokrasi.
“Kalau kebijakan berpihak kepada rakyat tentu harus didukung. Tetapi jika ada yang perlu diperbaiki, maka kritik harus disampaikan secara terbuka dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Di Kabupaten Enrekang sendiri, Hj Daya berharap semangat demokrasi yang sehat terus terjaga dan seluruh elemen politik dapat berperan sesuai fungsinya masing-masing demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga mengajak kader PDIP Enrekang untuk tetap solid serta menjalankan arahan partai dengan mengedepankan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
“Pada akhirnya yang terpenting adalah bagaimana politik dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Itu yang harus terus diperjuangkan,” tutupnya.
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Enrekang Hari Ini .
