Wajo, katasulsel.com — Kelangkaan LPG 3 kilogram ternyata bukan satu-satunya persoalan yang membuat ruang rapat DPRD Wajo memanas, Jumat (7/8/2026).
Di tengah pembahasan distribusi gas melon, muncul isu yang jauh lebih sensitif: dugaan pelangsiran BBM subsidi dalam skala besar, bahkan disebut-sebut menyeret nama oknum aparat.
Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Wajo, Andi Merly Iswita, mendadak berubah serius ketika anggota DPRD Wajo, H. Mustafa, menyampaikan temuannya.
Bukan satu atau dua kendaraan.
Mustafa mengaku memiliki data sekitar 60 kendaraan yang diduga digunakan untuk membeli BBM subsidi secara berulang dengan cara berpindah-pindah SPBU.
Yang membuat forum semakin tegang, ia juga menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang oknum aparat yang disebut menggunakan beberapa kendaraan untuk aktivitas pelangsiran.
“Data kendaraan dan identitasnya ada,” ungkap Mustafa dalam forum tersebut.
Pernyataan itu langsung menjadi perhatian peserta rapat yang dihadiri unsur Pertamina Patra Niaga, Wakapolres Wajo, pengelola SPBU, agen LPG hingga organisasi masyarakat.
Selama ini keluhan masyarakat Wajo lebih banyak berkisar pada antrean panjang BBM subsidi.
Petani mengeluh.
Nelayan mengeluh.
Pengendara mengeluh.
Namun jika dugaan yang disampaikan dalam forum DPRD itu terbukti, akar masalahnya bisa jadi jauh lebih dalam.
Persoalannya bukan sekadar kuota.
Bukan pula sekadar distribusi.
Tetapi dugaan adanya jaringan yang memanfaatkan selisih harga BBM subsidi untuk keuntungan tertentu.
Jika benar ada puluhan kendaraan yang rutin berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain, maka volume BBM yang seharusnya dinikmati masyarakat berpotensi beralih ke tangan pihak tertentu.
Bagian paling sensitif dalam rapat tersebut adalah munculnya dugaan keterlibatan oknum aparat.
Mustafa menyebut adanya seorang oknum yang diduga menggunakan lima kendaraan untuk mengakses BBM subsidi.
Namun hingga kini informasi tersebut masih berupa dugaan yang disampaikan dalam forum resmi DPRD dan belum dibuktikan melalui proses hukum.
Karena itu, asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan.
Meski demikian, isu tersebut cukup kuat untuk mendorong DPRD meminta aparat melakukan penyelidikan.
Mustafa bahkan menegaskan persoalan itu tidak boleh berhenti sebagai catatan rapat.
Ia meminta ada langkah hukum yang jelas.
Bahkan siap membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi apabila tidak mendapat tindak lanjut.
Anggota DPRD lainnya, Asri Jaya Latif, menilai masalah distribusi subsidi tidak cukup diselesaikan dengan penambahan kuota.
Menurutnya, yang perlu dibenahi justru rantai distribusi dari agen hingga ke masyarakat.
Sebab berapa pun tambahan kuota yang diberikan, jika distribusinya bocor, persoalan akan terus berulang.
Sementara itu, Wakapolres Wajo yang hadir dalam rapat menyatakan siap menindaklanjuti seluruh informasi yang berkembang.
Polisi juga menegaskan akan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran.
Di sisi lain, Pertamina Patra Niaga menyebut stok LPG subsidi di Wajo dalam kondisi aman.
Bahkan pasokan disebut telah ditambah sekitar 15.600 metrik ton dalam dua bulan terakhir atau meningkat lebih dari 11 persen dibanding sebelumnya.
Namun angka-angka itu belum cukup menjawab pertanyaan masyarakat.
Mengapa antrean masih terjadi?
Mengapa kelangkaan masih dikeluhkan?
Dan benarkah ada puluhan kendaraan yang menikmati subsidi berulang kali?
RDP DPRD Wajo telah membuka tabir dugaan yang selama ini banyak dibicarakan di warung kopi dan halaman SPBU.
Kini bola berada di tangan aparat penegak hukum.
Jika dugaan itu benar, masyarakat berharap ada penindakan tanpa pandang bulu.
Namun jika tidak terbukti, publik juga berhak memperoleh penjelasan resmi agar tidak muncul fitnah dan spekulasi berkepanjangan.
Yang pasti, satu pertanyaan kini bergema dari Sengkang hingga pelosok Wajo:
Ke mana sebenarnya BBM subsidi itu mengalir? (*)
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Wajo Hari Ini .
