Jakarta, katasulsel.com — Kinerja PT PLN (Persero) kembali menjadi sorotan. Kali ini kritik datang dari Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Yudhistira, yang menilai kondisi ketenagalistrikan nasional sedang menghadapi tantangan serius akibat minimnya pertumbuhan kapasitas pembangkit dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (12/6/2026), Yudhistira menyebut listrik bukan sekadar kebutuhan rumah tangga, melainkan infrastruktur vital yang menentukan aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan, ekonomi, hingga keberlangsungan industri.
“Ketika pasokan listrik terganggu, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Karena itu sektor ini tidak boleh dikelola secara biasa-biasa saja,” ujarnya.
Menurut Yudhistira, kebutuhan listrik nasional terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Namun, ia menilai penambahan kapasitas pembangkit dalam lima tahun terakhir belum berjalan sesuai target yang telah direncanakan.
Ia mengklaim bahwa sejumlah target pembangunan pembangkit yang tercantum dalam dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) belum terealisasi secara optimal. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi mengurangi cadangan daya dan meningkatkan risiko gangguan pasokan listrik di sejumlah wilayah.
“Kami melihat ada kesenjangan cukup besar antara target dan realisasi pembangunan pembangkit. Ini perlu menjadi perhatian serius semua pihak,” kata Yudhistira.
Selain menyoroti pembangunan pembangkit, Re-LUN juga mempertanyakan progres pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) yang selama ini menjadi bagian dari agenda transisi energi nasional.
Menurut Yudhistira, realisasi sejumlah proyek EBT dinilai belum secepat yang diharapkan. Padahal, proyek-proyek tersebut diproyeksikan menjadi penopang kebutuhan listrik masa depan sekaligus mendukung target pengurangan emisi nasional.
“Transisi energi tidak cukup hanya menjadi narasi. Yang dibutuhkan publik adalah proyek yang benar-benar selesai dan bisa dimanfaatkan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Yudhistira juga meminta manajemen PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program pembangunan pembangkit, pemeliharaan infrastruktur kelistrikan, serta strategi pemenuhan kebutuhan energi nasional dalam jangka panjang.
Ia menegaskan bahwa kritik yang disampaikan bukan ditujukan untuk melemahkan PLN sebagai perusahaan negara, melainkan sebagai bentuk dorongan agar sektor ketenagalistrikan dapat menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
“Listrik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu publik berhak mendapatkan pelayanan yang andal, transparan, dan berkelanjutan. Evaluasi harus dilakukan secara terbuka agar persoalan yang muncul bisa diselesaikan dengan cepat,” katanya.
Terkait berbagai tudingan yang disampaikan Re-LUN, hingga berita ini diturunkan belum diperoleh tanggapan resmi dari PT PLN (Persero). Katasulsel.com masih berupaya meminta konfirmasi kepada pihak perusahaan guna memperoleh penjelasan dan pandangan berimbang sesuai prinsip jurnalistik.(*)
