Jakarta, Katasulsel.com — Politik nasional sedang bergerak cepat.
Dalam hitungan hari, publik disuguhi rangkaian peristiwa yang memancing banyak tafsir. Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, tidak hadir dalam Upacara Hari Lahir Pancasila. Di saat yang hampir bersamaan, Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana. Tak lama kemudian, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan sebagai tersangka dan langsung menahannya dalam kasus dugaan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Rangkaian peristiwa itu memunculkan berbagai spekulasi di ruang publik.
Terlebih, Dadan selama ini dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Jokowi. Saat memimpin BGN, ia menjadi salah satu figur penting dalam pelaksanaan program MBG yang kini menjadi program unggulan pemerintahan Prabowo.
Namun hingga kini, tidak ada bukti atau pernyataan resmi yang menunjukkan bahwa absennya Jokowi dari Upacara Hari Lahir Pancasila berkaitan dengan pencopotan maupun penetapan tersangka terhadap Dadan. Sejumlah pihak justru menyebut Jokowi tidak hadir karena masih menjalani masa pemulihan kesehatan.
Meski demikian, momentum yang berdekatan membuat publik sulit mengabaikan keterkaitan politik di baliknya.
Pada 2 Juni 2026, Prabowo melakukan pergantian besar di tubuh BGN. Dadan Hindayana dicopot dari jabatannya sebagai Kepala BGN bersama dua wakilnya. Pemerintah menyebut langkah itu sebagai bagian dari evaluasi tata kelola lembaga yang mengelola program MBG.
Sehari berselang, Kejaksaan Agung bergerak cepat. Kantor BGN digeledah. Dadan diperiksa. Sore harinya, mantan Kepala BGN itu keluar dari Gedung Bundar Kejagung mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan tangan diborgol. Ia resmi ditahan sebagai tersangka dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengelolaan program MBG.
Bagi sebagian pengamat politik, langkah tersebut bisa dibaca sebagai pesan kuat dari Prabowo bahwa tidak ada ruang kompromi terhadap dugaan penyimpangan, bahkan terhadap orang-orang yang sebelumnya berada di lingkar kekuasaan.
Di sisi lain, absennya Jokowi dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ikut memantik spekulasi mengenai hubungan politik antara dua tokoh tersebut. Namun sampai saat ini, spekulasi itu masih sebatas asumsi yang belum didukung fakta resmi.
Yang jelas, peristiwa ini menjadi babak penting dalam perjalanan pemerintahan baru.
Jika sebelumnya publik hanya menyaksikan pergantian pejabat, kini yang terlihat adalah langkah penegakan hukum yang bergerak cepat. Dari kursi kepala lembaga negara, Dadan kini harus menghadapi proses hukum di Kejaksaan Agung.
Bagi pemerintahan Prabowo, kasus ini bisa menjadi ujian sekaligus kesempatan. Ujian karena menyangkut program prioritas nasional yang menjadi wajah pemerintah. Kesempatan karena publik akan melihat sejauh mana komitmen pemberantasan korupsi dijalankan tanpa pandang bulu.
Sementara bagi publik, satu hal yang paling ditunggu adalah kejelasan.
Apakah kasus ini akan berhenti pada Dadan dan sejumlah mantan pejabat BGN, atau justru membuka tabir yang lebih besar dalam tata kelola program bernilai triliunan rupiah tersebut.
Waktu yang akan menjawab. Namun satu fakta sudah tak terbantahkan.
Dadan Hindayana telah keluar dari pusat kekuasaan. Dan kini, ia masuk ke ruang tahanan. (*)
