PINRANG — Wakil Bupati Pinrang, Sudirman Bungi, melontarkan peringatan keras kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak terjebak dalam pola pembangunan yang berulang dari tahun ke tahun tanpa menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Pesan itu disampaikan Sudirman saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Ruang Rapat Bupati Pinrang, Jumat (10/7/2026).
Di hadapan para pimpinan OPD dan pemangku kepentingan pembangunan daerah, Sudirman menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya menjadi rutinitas administratif yang sekadar menghabiskan anggaran setiap tahun.
Menurutnya, masih ada kecenderungan program-program pemerintah berjalan secara berulang dengan pola yang hampir sama, namun belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Jangan sampai terjadi repetisi program setiap tahun, tetapi tidak memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kita harus berubah dan terus berbenah,” tegas Sudirman.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat agar seluruh perangkat daerah mulai mengevaluasi efektivitas program yang selama ini dijalankan. Sudirman menilai ukuran keberhasilan pembangunan tidak lagi cukup dilihat dari banyaknya kegiatan yang terlaksana, melainkan sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Sudirman menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Menurutnya, pembangunan yang disusun tanpa didukung data yang valid berisiko melahirkan program yang tidak tepat sasaran.
“Pembangunan daerah harus berlandaskan pada perencanaan, dan perencanaan yang baik basisnya adalah data. Kita harus memahami data agar setiap indikator pembangunan dapat dicapai,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa data tidak boleh hanya menjadi pelengkap dokumen perencanaan atau laporan tahunan. Sebaliknya, data harus menjadi instrumen utama dalam membaca persoalan daerah sekaligus menentukan langkah penyelesaiannya.
Sudirman menilai kualitas pembangunan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah memahami kondisi riil masyarakat melalui data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Lebih lanjut, ia menggarisbawahi tiga indikator utama yang harus menjadi fokus seluruh program pembangunan daerah, yakni penurunan angka kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Menurutnya, ketiga indikator tersebut merupakan ukuran paling nyata dalam menilai keberhasilan pembangunan.
“Setiap program harus memiliki dampak yang jelas dan terukur terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, maka kita perlu mengevaluasi kembali efektivitas program tersebut,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Sudirman juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) yang selama ini menjadi mitra strategis Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam menyediakan data statistik yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.
Ia berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan BPS terus diperkuat agar kualitas data pembangunan semakin akurat dan mampu mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.
“Mari kita membangun kesadaran untuk membaca dan memahami data. Dengan data yang baik, kebijakan yang diambil akan semakin tepat, pembangunan akan lebih efektif, dan manfaatnya benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pinrang,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum evaluasi sekaligus refleksi bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan.
Bagi Sudirman, pembangunan yang berhasil bukanlah pembangunan yang paling banyak programnya, melainkan pembangunan yang hasilnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita pinrang Hari Ini .
