Makassar, katasulsel.com — Antrean panjang di SPBU dan sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram mulai berubah menjadi amarah di jalanan.
Di Makassar, persoalan energi yang dirasakan masyarakat Sulawesi Selatan itu dibawa mahasiswa dan buruh ke ruang publik.
Kamis (10/9/2026), Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) menggelar aksi prakondisi di kawasan Pertigaan Jalan Pettarani-Hertasning.
Ban dibakar.
Spanduk dibentangkan.
Salah satu tulisan yang paling menyita perhatian berbunyi:
“Sulsel Krisis Energi, Semua Karena Bahlil.”
Kalimat pendek itu menjadi simbol kemarahan mahasiswa terhadap kebijakan sektor energi yang mereka nilai semakin membebani masyarakat.
Bagi mahasiswa, kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram bukan sekadar persoalan antrean di SPBU atau sulitnya menemukan tabung gas di tingkat pengecer.
Mereka melihatnya sebagai persoalan tata kelola energi yang dampaknya langsung terasa di dapur rumah tangga, kendaraan pekerja, pelaku usaha kecil hingga aktivitas ekonomi masyarakat.
“Hari ini, masyarakat Sulawesi Selatan sedang menghadapi berbagai persoalan, khususnya di bidang energi. Sehingga diperlukan keberanian seluruh elemen masyarakat dan mahasiswa untuk terus mengawal persoalan ini,” teriak orator dalam aksi.
Panglima Besar GAM Fajar Wasis mengatakan aksi tersebut merupakan gerakan spontan yang selanjutnya akan dikonsolidasikan.
Menurutnya, mahasiswa akan mengkaji lebih jauh persoalan kelangkaan energi sekaligus menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap berdampak langsung terhadap masyarakat.
Namun, gelombang protes ternyata tidak berhenti di kelompok mahasiswa.
Pada hari yang sama, ratusan buruh dari kawasan pelabuhan, Kawasan Industri Makassar (KIMA) dan sejumlah kelompok lainnya juga turun ke jalan.
Mereka menggelar aksi di depan kantor sementara DPRD Sulsel.
Jenderal Lapangan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, Fikasianus Icang, menyoroti kondisi antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
“Kelangkaan BBM di Sulsel kita lihat faktanya di seluruh SPBU itu semua macet. Ini sangat meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Menurut buruh, persoalan yang sebelumnya banyak dirasakan pada distribusi solar kini mulai melebar ke BBM jenis Pertalite.
Situasi tersebut dinilai berpotensi menciptakan efek domino.
Ketika kendaraan sulit mendapatkan BBM, mobilitas pekerja terganggu.
Ketika ongkos transportasi meningkat, biaya distribusi barang ikut terpengaruh.
Dan ketika biaya distribusi naik, masyarakat pada akhirnya berpotensi kembali menjadi pihak yang menanggung dampaknya.
Itulah yang membuat isu BBM tidak lagi sekadar urusan SPBU.
Ia bersinggungan langsung dengan biaya hidup.
Buruh kemudian mengarahkan kritik kepada pemerintah pusat, termasuk Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Mereka meminta pemerintah bertanggung jawab atas kondisi energi yang terjadi.
Bahkan, buruh mendesak Prabowo-Gibran dan Bahlil mundur apabila dinilai tidak mampu mengatasi persoalan BBM.
Di tengah kerasnya tuntutan tersebut, massa juga memberikan apresiasi kepada Polri yang disebut tengah mengusut dugaan adanya pihak tertentu di balik persoalan kelangkaan BBM dan LPG.
Bagi massa aksi, pengusutan tersebut penting agar persoalan distribusi energi tidak berhenti pada persoalan administratif.
Sebab jika memang terdapat permainan distribusi, penyelewengan, penimbunan atau praktik lain yang menyebabkan pasokan terganggu, maka masyarakat perlu mengetahui siapa yang bertanggung jawab.
Energi kemudian menjadi pintu masuk bagi tuntutan yang lebih luas.
Buruh tidak hanya membawa isu BBM dan LPG.
Mereka juga mendesakkan sejumlah agenda ketenagakerjaan, mulai dari kepastian kerja, penghentian eksploitasi pekerja outsourcing dan PKWT, perlindungan pekerja platform serta pekerja terdampak perubahan iklim, hingga kepastian pesangon.
Mereka juga menuntut pencegahan PHK sepihak, kebebasan berserikat dan pemenuhan hak mogok kerja.
Dua aksi pada hari yang sama tersebut menunjukkan satu hal: persoalan energi telah bergerak dari isu teknis menjadi isu sosial-politik.
Bagi masyarakat, BBM adalah kebutuhan mobilitas.
LPG 3 kilogram adalah kebutuhan dapur.
Ketika dua komoditas itu sulit ditemukan, dampaknya tidak berhenti di SPBU maupun pangkalan gas.
Ia bisa menjalar ke ongkos transportasi, harga makanan, biaya distribusi dan daya beli.
Karena itu, tuntutan mahasiswa dan buruh kini menempatkan pemerintah pada satu pertanyaan sederhana tetapi berat:
Jika energi adalah urat nadi ekonomi, siapa yang harus bertanggung jawab ketika urat nadi itu tersendat?
Sementara itu, berbagai tudingan yang disampaikan massa aksi masih merupakan bagian dari pernyataan dan tuntutan demonstran. Penyebab kelangkaan BBM dan LPG, termasuk ada tidaknya pihak yang bermain dalam distribusi, tetap membutuhkan pembuktian dan penjelasan resmi dari pihak berwenang.
Yang jelas, Kamis itu Makassar menyaksikan satu pesan yang sulit diabaikan:
Antrean di SPBU telah berubah menjadi suara protes di jalanan. (*)
