Makassar, katasulsel.com – Ada satu nama yang menarik perhatian dalam desain baru kepengurusan DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS).
Abdillah Natsir.
Mantan Ketua DPRD Sulsel itu mendapat amanah sebagai Wakil Ketua Bidang PP Sulsel IX, dengan wilayah kerja meliputi Sidrap, Pinrang dan Enrekang.
Sekilas, jabatan tersebut mungkin terlihat seperti posisi struktural biasa.
Tetapi jika membaca pembagian wilayahnya, penempatan Abdillah Natsir justru cukup strategis.
Sidrap, Pinrang dan Enrekang bukan sekadar tiga nama dalam peta Sulawesi Selatan.
Ketiganya memiliki basis politik, karakter masyarakat, serta dinamika elektoral yang berbeda.
Sidrap kuat dengan karakter agraris dan jaringan politik lokal yang dinamis.
Pinrang memiliki basis pemilih yang besar sekaligus posisi geografis yang strategis.
Sementara Enrekang memiliki karakter sosial-politik tersendiri dengan kekuatan jaringan masyarakat yang cukup kuat.
Tiga daerah tersebut kini berada dalam satu wilayah kerja Abdillah Natsir.
Artinya, tugasnya bukan hanya mengurus internal partai.
Ada pekerjaan konsolidasi politik yang jauh lebih luas: membaca peta kekuatan, membangun komunikasi dengan struktur daerah, memperkuat jaringan kader, sekaligus memastikan mesin Golkar tetap bergerak dari tingkat provinsi hingga akar rumput.
Menariknya, IAS membagi wilayah Sulsel ke dalam sejumlah zona kerja.
Ada Sulsel I, II dan III untuk wilayah Makassar.
Ada Sulsel IV yang mencakup Jeneponto, Bantaeng dan Selayar.
Sulsel V untuk Bulukumba dan Sinjai.
Sulsel VI untuk Maros, Pangkep, Barru dan Parepare.
Sulsel VII untuk Bone.
Sulsel VIII untuk Soppeng dan Wajo.
Kemudian Sulsel IX: Sidrap, Pinrang dan Enrekang.
Pembagian ini menunjukkan bahwa struktur baru Golkar Sulsel tidak hanya berbicara tentang jabatan, tetapi juga tentang siapa yang diberi tanggung jawab membaca dan menggarap wilayah tertentu.
Dan Abdillah Natsir mendapatkan salah satu kawasan yang tidak bisa dianggap ringan.
Apalagi Sidrap, Pinrang dan Enrekang berada dalam jalur politik yang memiliki hubungan sosial dan ekonomi yang kuat dengan kawasan Ajatappareng dan sekitarnya.
Di sinilah pengalaman Abdillah Natsir menjadi penting.
Ia tidak hanya dituntut memahami struktur partai, tetapi juga membaca karakter politik lokal di tiga kabupaten tersebut.
Siapa tokohnya.
Bagaimana jaringan kadernya.
Di mana basis kekuatannya.
Apa persoalan masyarakatnya.
Dan bagaimana Golkar bisa tetap menjadi kekuatan politik yang relevan di tengah perubahan preferensi pemilih.
Jika dibaca dari perspektif politik organisasi, penempatan Abdillah Natsir di Sulsel IX bisa disebut sebagai penugasan yang membutuhkan kemampuan komunikasi dan konsolidasi tinggi.
Sebab mengelola satu kabupaten tentu berbeda dengan mengelola tiga kabupaten sekaligus.
Terlebih Sidrap, Pinrang dan Enrekang memiliki konfigurasi politik yang tidak selalu sama.
Karena itu, jabatan tersebut akan menguji kemampuan Abdillah Natsir dalam menyatukan kepentingan organisasi dengan dinamika politik lokal.
Di sisi lain, posisi ini juga membuka ruang bagi Abdillah Natsir untuk kembali memainkan peran lebih luas di panggung politik Sulawesi Selatan.
Bukan hanya sebagai figur dengan pengalaman legislatif, tetapi sebagai salah satu orang yang dipercaya mengawal wilayah politik tertentu untuk kepentingan Golkar Sulsel.
Menariknya, setelah wilayah kerja dibagi sedemikian rupa, muncul satu pertanyaan:
Mengapa Sidrap, Pinrang dan Enrekang dipercayakan kepada Abdillah Natsir?
Apakah ini sekadar pembagian kerja organisasi?
Atau ada kalkulasi politik yang lebih besar di balik penempatan tersebut?
Sebab dalam politik, pembagian wilayah kerja bukan hanya soal administrasi.
Ia bisa menjadi tanda kepercayaan.
Sekaligus bisa menjadi ukuran seberapa besar sebuah figur dianggap mampu bekerja di lapangan.
Dan Abdillah Natsir kini mendapatkan mandat itu.
Sidrap, Pinrang dan Enrekang.
Tiga kabupaten.
Satu wilayah kerja.
Satu target besar: memastikan konsolidasi Golkar di Sulsel IX tetap solid dan bergerak. (*)
Baca Berita Menarik Lainnya di Katasulsel.com
