Pangkep, Katasulsel.com – Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) dikenal sebagai salah satu daerah dengan kekuatan ekonomi besar di Sulawesi Selatan. Industri tumbuh, sektor tambang dan maritim bergerak, sementara potensi perikanan serta pertanian terus menjadi penopang kehidupan masyarakat.
Namun, di balik geliat ekonomi tersebut, masih ada fakta yang menjadi perhatian. Puluhan ribu warga Pangkep ternyata masih menghadapi persoalan kemiskinan.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sebanyak 40,37 ribu penduduk Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan masuk dalam kategori miskin pada tahun 2025.
Angka tersebut setara dengan 11,60 persen dari total penduduk Pangkep berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025.
Angka ini menempatkan Pangkep sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Sulawesi Selatan.
BPS mencatat, garis kemiskinan Pangkep pada Maret 2025 berada di angka Rp471.043 per kapita per bulan. Penduduk dengan rata-rata pengeluaran di bawah angka tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Fakta ini cukup mengejutkan. Sebab, Pangkep selama ini dikenal memiliki sektor ekonomi yang kuat, mulai dari industri semen, perikanan, kelautan, hingga pertanian.
Namun, besarnya aktivitas ekonomi belum sepenuhnya berdampak merata kepada seluruh masyarakat.
Sebagian warga masih menghadapi tantangan ekonomi, terutama kelompok yang bergantung pada sektor informal, nelayan kecil, petani, serta masyarakat di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan ekonomi.
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Sulawesi Selatan, angka kemiskinan Pangkep berada di atas rata-rata provinsi yang tercatat 7,60 persen.
Pangkep bahkan berada di atas sejumlah daerah sekitar seperti Barru dengan 8,00 persen, Pinrang 8,38 persen, dan Wajo 5,86 persen.
Meski demikian, beberapa daerah lain masih mencatat angka lebih tinggi, seperti Jeneponto sebesar 11,42 persen.
Tantangan besar Pangkep ke depan adalah bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi yang berasal dari sektor industri dan sumber daya alam dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Peningkatan kualitas tenaga kerja, penguatan UMKM, pemberdayaan nelayan dan petani, serta pemerataan pembangunan wilayah daratan dan kepulauan menjadi kunci untuk menekan angka kemiskinan.
Data BPS ini menjadi pengingat bahwa kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari besarnya investasi atau aktivitas industri, tetapi juga dari seberapa banyak masyarakat yang mampu menikmati hasil pembangunan.
Sebab, di balik angka 40 ribu lebih warga miskin Pangkep, terdapat keluarga yang membutuhkan akses ekonomi, peluang usaha, dan jalan keluar agar dapat hidup lebih sejahtera.
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Wajo Hari Ini .
