Reyhan Hidayat
BANTAENG, katasulsel.com — Banyak desa memiliki kantor, aparat, dan berbagai program pembangunan. Namun tidak semua memiliki peta administrasi yang tersusun dengan baik dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan.
Persoalan itulah yang menjadi perhatian mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T) Gelombang 116 Universitas Hasanuddin bersama mahasiswa KKN 77 Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Desa Mappilawing, Kecamatan Eremerasa, Kabupaten Bantaeng.
Alih-alih hanya menjalankan program seremonial, mahasiswa memilih masuk ke satu persoalan yang sering luput dari perhatian: data spasial desa.
Hasilnya, sebuah peta administrasi baru Desa Mappilawing resmi diserahkan kepada pemerintah desa pada Rabu, 5 Agustus 2026, di Kantor Desa Mappilawing.
Sekilas, peta mungkin terlihat sebagai lembaran kertas berisi garis dan simbol. Namun dalam dunia perencanaan pembangunan, peta merupakan “kompas kebijakan” yang menentukan arah pengambilan keputusan.
Tanpa peta yang akurat, pemerintah desa berpotensi mengalami kesulitan dalam menyusun program pembangunan, memetakan potensi wilayah, hingga menentukan prioritas pelayanan masyarakat.
Mahasiswa KKN Unhas dan UMI memulai pekerjaan tersebut dengan melakukan survei lapangan untuk mengidentifikasi berbagai fasilitas publik, jaringan jalan, sungai, hingga titik-titik administrasi yang berada di wilayah desa.
Mereka kemudian mengumpulkan berbagai data batas wilayah dari sejumlah sumber yang tersedia sebelum diolah menggunakan perangkat lunak pemetaan digital.
Pendekatan ini dikenal dalam dunia geospasial sebagai participatory mapping, yakni pemetaan yang dilakukan dengan menggabungkan data teknis dan kondisi riil di lapangan.
Koordinator Desa KKN-T Gelombang 116 Unhas Posko 2, Reyhan Hidayat, mengatakan peta administrasi tersebut diharapkan menjadi instrumen yang dapat digunakan dalam berbagai kebutuhan desa.
“Kami berharap peta administrasi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun Pemerintah Desa Mappilawing. Peta ini dapat membantu memberikan informasi wilayah yang lebih jelas dan mendukung berbagai kebutuhan perencanaan desa,” ujarnya.
Nilai penting program ini sebenarnya tidak hanya terletak pada produk akhirnya berupa peta.
Lebih jauh, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi tata kelola desa berbasis data.
Saat ini, pemerintah pusat terus mendorong konsep e-government hingga ke tingkat desa. Salah satu fondasi utamanya adalah ketersediaan data wilayah yang valid dan terintegrasi.
Dengan adanya peta administrasi yang lebih terstruktur, pemerintah desa memiliki referensi yang lebih kuat dalam menyusun dokumen perencanaan, mengidentifikasi potensi ekonomi, hingga mendukung pelayanan kepada masyarakat.
Bagi warga, peta tersebut juga dapat menjadi sumber informasi yang memperjelas batas wilayah, akses jalan, serta berbagai fasilitas yang tersedia di desa.
Kolaborasi antara mahasiswa Unhas dan UMI ini menunjukkan bahwa pengabdian masyarakat tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik.
Kadang, kontribusi terbesar justru lahir dari penyediaan data yang akurat.
Sebab dalam pembangunan modern, keputusan yang baik selalu berawal dari informasi yang baik.
Dan di Desa Mappilawing, informasi itu kini telah dituangkan dalam sebuah peta yang akan menjadi rujukan bagi berbagai langkah pembangunan pada masa mendatang.(*)
