Andi Merly menegaskan bahwa penambahan anggaran tidak berarti pemerintah boleh berbelanja tanpa batas.

Kemampuan fiskal tetap menjadi pertimbangan.

Begitu pula prioritas pembangunan.

Efisiensi.

Efektivitas.

Dan yang tidak kalah penting: kesesuaian dengan RPJMD Kabupaten Wajo.

Ini bagian yang sering luput dari perhatian publik.

Anggaran bukan sekadar soal “berapa banyak uangnya”.

Yang lebih penting justru:

uang itu digunakan untuk apa?

Kalau belanja bertambah Rp232 miliar, masyarakat berhak mengetahui apa yang berubah.

Apakah pelayanan publik meningkat?

Apakah pembangunan bertambah?

Apakah infrastruktur lebih baik?

Apakah ekonomi masyarakat mendapat dorongan?

Atau ada kebutuhan lain yang harus didahulukan?

Di situlah DPRD memiliki fungsi pengawasan.

Dan pemerintah memiliki kewajiban menjelaskan.

Topik Terkait:
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Wajo Hari Ini .
Temukan berita terbaru dan terkini seputar Wajo hanya di Katasulsel.com

👉 Lihat semua berita Wajo terbaru di sini