Masamba, Katasulsel.com — Upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali bergerak dari ruang pertemuan yang tampak tenang, namun sarat makna politik daerah.

Badan Pekerja Pembentukan Daerah Otonomi Baru (BPP DOB) Provinsi Luwu Raya melakukan silaturahmi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, Minggu (7/6/2026), di Rumah Jabatan Bupati Luwu Utara, Kota Masamba.

Pertemuan itu tidak sekadar agenda seremonial. Di dalamnya, mengalir pembahasan panjang mengenai tahapan dan strategi perjuangan pembentukan provinsi baru di kawasan Tana Luwu.

Rombongan BPP DOB dipimpin Koordinator Wilayah, Ir. H. Hasbi Syamsu Ali, MM, yang juga Ketua Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Sulawesi Selatan. Mereka diterima langsung oleh Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim.

Suasana pertemuan berlangsung akrab, namun tetap serius. Di meja yang sama, dibicarakan satu hal yang sudah lama menjadi aspirasi: Luwu Raya sebagai daerah otonomi baru.

Hasbi Syamsu Ali menegaskan bahwa komunikasi lintas daerah terus diperkuat sebagai bagian dari konsolidasi besar menuju pemekaran wilayah.

“Kami terus membangun komunikasi dengan seluruh pemerintah daerah di kawasan Luwu Raya. Ini perjuangan bersama yang harus berjalan dalam satu kesadaran,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, pembahasan juga menyentuh aspek administratif yang menjadi syarat formal pembentukan daerah otonom baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sejumlah dokumen penting ikut dibicarakan, termasuk persetujuan daerah dan berita acara kesepakatan cakupan wilayah Provinsi Luwu Raya.

Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, menyambut baik langkah komunikasi tersebut. Ia menekankan bahwa perjuangan panjang ini membutuhkan kesatuan sikap dari seluruh elemen masyarakat.

“Ini membutuhkan kebersamaan semua pihak agar setiap tahapan bisa berjalan sesuai aturan,” ujarnya.

Di luar ruang pertemuan, dukungan terhadap gagasan ini juga datang dari berbagai kalangan akademisi dan tokoh masyarakat yang hadir. Mereka menilai, Luwu Raya telah lama memiliki identitas sosial dan kultural yang kuat untuk berdiri sebagai provinsi tersendiri.

Sejumlah nama turut hadir dalam forum tersebut, mulai dari tokoh pendidikan, akademisi, hingga pengurus KKLR dan BPP DOB, yang selama ini konsisten mengawal wacana pemekaran.

Namun di balik diskusi formal itu, ada satu hal yang terasa sama dari waktu ke waktu: perjuangan Luwu Raya belum selesai.

Dan seperti menjadi penutup yang sederhana namun bermakna, pertemuan itu diakhiri dengan santap malam bersama. Kapurung, kuliner khas Tana Luwu, tersaji di meja makan—menjadi simbol kebersamaan dari sebuah perjuangan panjang yang belum mencapai garis akhir.(*)