Luwu Utara, Katasulsel.com — Kalau ada lomba birokrasi tercepat di Indonesia, mungkin banyak orang tidak akan menjagokan Luwu Utara.

Bukan Jakarta.

Bukan Surabaya.

Bukan Bandung.

Melainkan sebuah kabupaten di ujung utara Sulawesi Selatan yang justru sedang menunjukkan cara berbeda melayani warganya.

Namanya Luwu Utara.

Dan pekan ini, daerah berjuluk Bumi La Maranginang itu memberi pelajaran sederhana tentang arti kehadiran pemerintah.

Bukan lewat proyek miliaran rupiah.

Bukan lewat gedung megah.

Bukan pula lewat baliho berukuran raksasa.

Melainkan lewat selembar dokumen.

Akta kematian.

Dokumen yang sering dianggap biasa.

Padahal bagi keluarga yang baru kehilangan orang tercinta, dokumen itu sangat penting.

Karena tanpa dokumen tersebut, banyak urusan administrasi akan tertunda.

Hak-hak keluarga bisa terhambat.

Dan prosesnya sering kali melelahkan.

Yang menarik, keluarga almarhum Arifin Junaidi tidak perlu datang ke kantor.

Tidak perlu mengurus berkas berulang kali.

Tidak perlu antre.

Justru pemerintah yang datang.

Bupati Luwu Utara, Andi Abdullah Rahim, didampingi Kepala Disdukcapil Muhammad Kasrum, langsung menyerahkan Akta Kematian kepada keluarga almarhum saat malam takziah.

Di rumah duka.

Di tengah suasana kehilangan.

Di saat keluarga masih berusaha menerima kenyataan.

Jujur saja, pemandangan seperti ini masih jarang ditemukan.

Karena di banyak tempat, birokrasi sering kali bergerak lebih lambat daripada kabar duka itu sendiri.

Warga meninggal hari ini.

Dokumennya selesai minggu depan.

Kadang bulan depan.

Kadang keluarga harus berkali-kali datang ke kantor hanya untuk mendengar kalimat yang sangat akrab.

“Masih diproses.”

Karena itu, apa yang dilakukan Luwu Utara patut mendapat perhatian.

Bukan karena spektakuler.

Tetapi karena menyentuh hal yang paling dibutuhkan masyarakat.

Kemudahan.

Bupati Andi Abdullah Rahim menyebut langkah tersebut sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum yang telah berjasa bagi daerah.

Benar.

Namun lebih dari itu, langkah tersebut juga menunjukkan bahwa birokrasi bisa bekerja dengan hati.

Bahwa pelayanan publik tidak harus selalu berwajah kaku.

Bahwa negara bisa hadir tanpa membuat rakyat harus datang meminta.

Kepala Disdukcapil Muhammad Kasrum bahkan mengungkapkan timnya langsung bergerak begitu menerima informasi duka.

Kalimat sederhana.

Tetapi dampaknya besar.

Karena itu berarti sistem bekerja sebelum masyarakat mengeluh.

Sebelum masyarakat meminta bantuan.

Dan itulah yang seharusnya menjadi wajah birokrasi masa depan.

Cepat.

Responsif.

Dan manusiawi.

Luwu Utara mungkin tidak selalu masuk berita nasional setiap hari.

Tetapi daerah ini sedang memberi contoh yang layak ditiru.

Bahwa pelayanan publik bukan soal banyaknya slogan yang dipasang di kantor.

Bukan pula soal jumlah spanduk bertuliskan “Melayani dengan Sepenuh Hati.”

Melainkan soal tindakan nyata ketika masyarakat membutuhkan.

Malam itu, keluarga almarhum Arifin Junaidi memang masih berduka.

Kesedihan tentu belum hilang.

Namun setidaknya, mereka tidak perlu lagi memikirkan urusan administrasi yang sering menjadi beban tambahan setelah kehilangan.

Dan semua itu terjadi karena pemerintah memilih datang lebih dulu.

Bukan menunggu.

Di situlah Luwu Utara terlihat berbeda.

Dan perbedaan seperti inilah yang seharusnya semakin sering menjadi berita. (*)