Sidrap, katasulsel.com — Biasanya pejabat pusat datang ke daerah membawa proyek.
Membawa bantuan.
Atau membawa janji.
Kali ini berbeda.
Yang dibawa Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Dzulfikar Ahmad Tawalla, ke Sidrap adalah sebuah gagasan besar.
Mengubah nasib.
Ya, nasib.
Karena pembicaraan di Rumah Jabatan Bupati Sidrap, Minggu sore, 12 Juli 2026, sesungguhnya bukan sekadar soal pekerja migran.
Bukan pula sekadar agenda seremonial kunjungan pejabat pusat.
Yang dibahas adalah bagaimana anak-anak Sidrap bisa bekerja di luar negeri tanpa lagi dipandang sebagai tenaga kerja kelas dua.
Itulah inti persoalannya.
Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai pemasok pekerja migran.
Jumlahnya besar.
Sangat besar.
Tetapi sebagian besar masih berada di sektor informal.
Menjadi pekerja rumah tangga.
Pekerja kasar.
Atau pekerjaan lain yang minim perlindungan dan sering kali rentan masalah.
Data pemerintah bahkan menunjukkan sekitar 72 persen pekerja migran Indonesia masih berada di sektor informal.
Angka yang tidak kecil.
Dan terus terang, angka yang tidak membanggakan.
Karena itu, kedatangan Wamen P2MI ke Sidrap terasa menarik.
Tiba-tiba.
Tanpa hingar-bingar politik.
Tanpa panggung besar.
Namun membawa misi yang cukup ambisius.
Menggeser pekerja migran dari sektor informal ke sektor profesional.
Dari tenaga kerja biasa menjadi tenaga kerja terampil.
Dari pekerja yang hanya mengandalkan tenaga menjadi pekerja yang menjual keahlian.
Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif langsung menangkap peluang itu.
Ia bahkan menawarkan Sidrap menjadi semacam laboratorium perubahan.
Pilot project.
Daerah percontohan.
Tempat di mana calon pekerja migran tidak lagi diberangkatkan sekadar bermodal nekat dan paspor.
Tetapi dengan keterampilan yang terukur.
Sertifikasi yang jelas.
Dan kemampuan bahasa asing yang memadai.
Ide itu sebenarnya sederhana.
Tetapi dampaknya bisa sangat besar.
Sebab dunia kerja internasional sedang berubah.
Jepang membutuhkan tenaga kesehatan.
Korea membutuhkan tenaga terampil.
Jerman membutuhkan pekerja profesional.
Mereka tidak lagi mencari tenaga yang hanya kuat bekerja.
Mereka mencari tenaga yang punya kompetensi.
Dan di situlah peluang Sidrap mulai terbuka.
Menariknya lagi, Syaharuddin mengaku sudah menyiapkan fasilitas pelatihan di Datae.
Artinya, daerah ini tidak hanya bicara.
Setidaknya sudah mulai menyiapkan tempat.
Tinggal menunggu program berjalan.
Tinggal menunggu keberanian untuk mengeksekusinya.
Karena jujur saja.
Masalah terbesar bangsa ini sering bukan kekurangan ide.
Tetapi kekurangan tindak lanjut.
Banyak program lahir dengan pidato hebat.
Berakhir sebagai spanduk.
Lalu hilang tanpa jejak.
Karena itu, yang dibutuhkan sekarang bukan lagi rapat tambahan.
Bukan lagi seminar tambahan.
Melainkan hasil.
Berapa anak Sidrap yang bisa bekerja di Jepang?
Berapa yang bisa masuk Korea Selatan?
Berapa yang bisa diterima di Jerman dengan status tenaga profesional?
Itulah ukuran keberhasilannya.
Bukan jumlah pertemuan.
Bukan jumlah foto bersama.
Wamen Dzulfikar sendiri menyebut remitansi pekerja migran tahun lalu mencapai Rp290 triliun.
Angka yang fantastis.
Bahkan lebih besar dibanding APBD banyak provinsi di Indonesia.
Artinya, pekerja migran bukan sekadar urusan ketenagakerjaan.
Ini urusan ekonomi nasional.
Dan Sidrap tampaknya ingin mengambil bagian dalam cerita besar itu.
Bukan sebagai pengirim pekerja seadanya.
Tetapi sebagai pencetak tenaga kerja profesional.
Kalau rencana ini benar-benar berjalan, maka kunjungan mendadak sang Wamen kemarin mungkin akan dikenang sebagai lebih dari sekadar agenda pemerintahan.
Ia bisa menjadi titik awal perubahan.
Dari Sidrap yang dikenal sebagai lumbung pangan.
Menjadi Sidrap yang juga mampu mengekspor sumber daya manusia berkualitas ke panggung dunia. (*)
Artikel ini termasuk dalam kategori Berita Sidrap Hari Ini .
