Maros, katasulsel.com — Saat anggaran menipis, pilihan hanya dua: bertahan atau berbenah.
Pemerintah Kabupaten Maros memilih opsi kedua.
Tahun 2026, Pemkab memangkas anggaran perjalanan dinas hingga Rp2,2 miliar. Dari sebelumnya Rp17,9 miliar di 2025, kini tersisa Rp15,7 miliar.
Angka yang tidak kecil.
Tapi lebih menarik dari sekadar pemangkasan adalah arah kebijakannya: perubahan cara kerja.
Sekretaris Daerah Maros, Andi Davied Syamsuddin, menegaskan efisiensi ini tidak akan mengganggu kinerja OPD.
“Anggaran berkurang, jadi perjalanan dinas disesuaikan. Tapi kinerja tetap kami jaga,” ujarnya.
Pernyataan itu penting. Karena biasanya, ketika perjalanan dinas dipotong, yang muncul adalah kekhawatiran: koordinasi terganggu, program tersendat.
Tapi Maros mencoba mengubah narasi itu.
Bukan sekadar mengurangi biaya, tapi menggeser kebiasaan.
ASN mulai didorong meninggalkan pola lama yang bergantung pada mobilitas tinggi. Sebagai gantinya, muncul opsi baru: transportasi ramah lingkungan.
Angkutan umum, kendaraan listrik, bahkan sepeda.
Sekilas sederhana. Tapi ini sinyal perubahan.
Bahwa mobilitas birokrasi tidak harus mahal untuk tetap efektif.
Tidak berhenti di situ.
Pemkab juga menerapkan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi sebagian ASN di lingkup sekretariat daerah.
Kebijakan ini bahkan dibarengi langkah ekstrem: pemadaman listrik total di lantai dua Kantor Bupati setiap Jumat.
Tujuannya jelas—hemat energi.
Langkah ini bisa dibaca dua sisi.
Di satu sisi, ini strategi efisiensi yang konkret. Tidak hanya bicara angka di atas kertas, tapi langsung menyentuh operasional harian.
Di sisi lain, ini juga eksperimen birokrasi: seberapa jauh sistem kerja bisa tetap berjalan tanpa kehadiran fisik penuh.
Bupati Maros, Chaidir Syam, memastikan satu hal penting: pelayanan publik tidak boleh terganggu.
Puskesmas, rumah sakit, hingga pelayanan di kecamatan dan kelurahan tetap berjalan normal.
Artinya, efisiensi diarahkan ke internal birokrasi—bukan ke layanan masyarakat.
Ini yang jadi garis tegas.
Karena efisiensi tanpa kontrol bisa berujung penurunan kualitas layanan.
Langkah Maros ini menunjukkan satu hal: tekanan anggaran bisa jadi pemicu inovasi.
Dari perjalanan dinas yang dipangkas, hingga listrik yang dipadamkan.
Dari kantor yang dikosongkan sehari, hingga sepeda yang mulai dilirik.
Semua mengarah ke satu tujuan: birokrasi yang lebih hemat, tapi tetap jalan.
Pertanyaannya tinggal satu.
Apakah ini sekadar respons jangka pendek?
Atau awal dari perubahan pola kerja pemerintahan yang lebih permanen?
Cluster Maros: Lihat berita Maros
