Artinya: Dari total hampir 17.200 MW yang seharusnya sudah ada dan menyala untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Indonesia khususnya Jamali, hanya kurang dari 3.000 MW yang benar-benar terwujud. Lebih dari 14.000 MW pembangkit yang dijanjikan mangkrak, tertunda, atau tidak pernah dibangun sama sekali.
“Inilah sebabnya cadangan daya makin menipis, hingga kini kita kekurangan listrik parah. ❌ Janji Kosong Transisi Energi Hijau Darmawan Prasodjo sangat pandai berpidato, mengaku PLN paling “Hijau”, berjanji membangun ribuan megawatt tenaga surya, air, angin, dan menjadi pelopor energi bersih. Namun datanya sangat memalukan,” beber Yudhis.
Harusnya, sambung dia, target EBT dalam RUPTL 2021–2025 (Sistem Jamali) : 7.800 MW energi terbarukan harus beroperasi
Realisasi hingga kini (Sistem Jamali) : Hanya 810 MW yang selesai dan tersambung ke jaringan.
“Hasilnya apa, kurang dari 11% tercapai! Dari ribuan megawatt yang dijanjikan, yang benar-benar berfungsi bisa dihitung jari. Ia sibuk mempromosikan konsep “hijau” di media dan forum internasional untuk pujian, padahal di lapangan kita masih sangat bergantung pada pembangkit batu bara tua yang boros dan tidak efisien, tanpa ada pengganti yang disiapkan.
Sepanjang menjabat, Darmawan Prasodjo justru lebih banyak dikenal karena kemampuannya berbicara manis, memberikan janji-janji indah, dan tampil di publik dengan berbagai pencitraan. Namun, janji-janji dan bujuk rayu yang ia sampaikan ternyata tidak ditujukan untuk kepentingan rakyat atau kemajuan negara,” urai jebolan Magister Komunikasi ini panjang lebar.
Sebaliknya, masih kata Yudhis, ia lebih sibuk memberikan janji dan keuntungan kepada pihak-pihak tertentu—baik perorangan maupun perusahaan—yang dinilainya bisa memberikan dukungan politik atau kekuasaan kepadanya.
“Segala kebijakannya hanya berorientasi pada satu tujuan: mempertahankan posisi dan kenyamanan jabatannya sendiri, termasuk keresahan para vendor yang isunya setiap paket proyek yang nilainya sampai triliunan, diminta setor jatah komitmen di depan 3% dari nilai kontrak sebelum kontrak diteken. Artinya, dia duduk sebagai Dirut bukan untuk melayani kebutuhan listrik 280 juta rakyat Indonesia.,” paparnya.
Akibatnya, semua penduduk harus menanggung derita. Ibu rumah tangga kesulitan mengurus rumah karena listrik sering padam, pelajar tidak bisa belajar dengan nyaman, pedagang dan pengusaha mengalami kerugian besar setiap kali pasokan terputus, dan industri terganggu operasinya—semua karena listrik, hal yang seharusnya terjamin, kini menjadi barang mewah dan tidak menentu.
Krisis energi yang terjadi hari ini, lanjut Yudhistira, adalah bukti nyata kegagalan kepemimpinan Darmawan Prasodjo. Ia telah mengabaikan amanah publik, menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan, dan gagal total mengeksekusi rencana pembangunan yang sudah disepakati secara hukum.
“Ke depan, PLN tidak boleh lagi dipimpin oleh sosok yang hanya pandai bicara, pandai berjanji, namun kosong dari karya, gagal memenuhi target angka yang sudah ditetapkan, dan abai terhadap tanggung jawab besarnya. Masyarakat berhak mendapatkan layanan listrik yang stabil dan terjamin, dan hal itu tidak akan pernah terwujud jika manajemen puncak masih dipimpin oleh orang yang mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan hidup seluruh rakyat Indonesia,” tandasnya. (*)
